sites stats
Pak Ogah Dikasih Pekerjaan

Balai Kota, Warta Kota

Keberadaan Pak Ogah yang ikut mengatur lalu lintas dan sering dituding menjadi penyebab kemacetan dijalan harus ditangani Pemprov DKI dengan sejumlah dinas terkait. Menurut anggota DPRD DKI Praseyto Edi Marsudi, masalah Pak Ogah di DKI memang sudah meresahkan warga.

“Mereka itu setengah preman, kalau tidak dikasih mobil digebrak. Pemrov DKI harus berkoordinasi dengan polisi untuk menertibkan mereka,” ujar anggota Komisi B (Transportasi) ini di ruang kerjanya, Senin (1/7).

Prasatyo mengatakan, apa yang dilakukan Pak Ogah bukan hanya melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, namun juga tindak pidana ringan (tipiring) sehingga sanksinya tidak akau membuat jera.

"Mereka harus diberi pekerjaan. Mereka jadi Pak Ogah karena tidak punya pekerjaan. Lebih baik mengatur lalu lintas bisa dapat Rp.100.000 sehari. Kalau Satpol PP menangkap, biasanya terus dibawa ke panti sosial. Tapi harusnya mereka diberi pekerjaan," ujar politisi PDIP itu.

Ia mencontohkan, saat ini bahkan banyak sarjana yang bekerja sebagai pelayan dan lulusan SMA menjadi tukang parkir. Coba para Lurah mendata, berapa orang pengangguran di wilayahnya, kemudian bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, serta dinas-dinas lainnya. Peluang kerja di DKI ini banyak, tapi malah dimanfaatkan oleh orang-orang di luar DKI. Coba lihat karyawati di operator parkir dalam gedung, pasti itu bukan orang Jakarta," tegasnya.

Selain itu, katanya, pemprov harus terus mengedukasi warga agar tidak mau memberi kepada pak Ogah. "Kalau orang masih kasih mereka, maka mereka tidak akan habis. Memang mereka minta didahulukan, terutama ketika macet, tapi itu sama saja menyogok. Kalau kita DPRD dengan Gubernur begitu, bisa ditangkap KPK. Pengendara seharusnya tidak memberi mereka," tegas Prasetyo.

Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar menempatkan personel di lokasi-lokasi yang rawan Pak Ogah. "Memang jumlah perempatan tidak sebanding dengan jumlah personil Dishub dan Satpol PP. Tapi setidaknya harus ditempatkan petugas disana. Kalau ada Dishub dan Salpol PP biasanya Pak Ogah tidak berani beraksi," jelas pria yang akrab disapa Pras ini.

Digelar operasi

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan pihaknya juga sudah menyasar Pak Ogah saat Operasi Praja Wibawa selama sebulan lalu. "Ada ratusan Pak Ogah yang terjaring. Kita sudah serahkan ke panti-panti Dinas Sosial. Memang biasanya mereka adalah warga sekitar," jelas Kukuh.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, Pak Ogah memang menjadi salah satu penyebab kernacetan lalu lintas. "Namun mereka masuk ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penyidiknya adalah Satpol PP. Kalau kita yang menertibkan, malah menyalahi aturan." jelasnya.

Menurut Pristono, tidak mungkin semua personelnya menjaga semua perempatan di DKI Jakarta karena jumlah Pak Ogah sangat banyak. Belum lagi Dishub harus melakukan sterilisasi jalur busway. (sah)(Warta Kota) (foto: megapolitan.kompas.com)