Menhub: Aturan Taksi Daring Terbit Akhir November

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan aturan angkutan sewa khusus atau taksi daring (//online//) dapat diterbitkan pada akhir November 2018. Aturan baru tersebut dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang sebelumnya sudah dicabut Mahkamah Agung (MA).

Budi menjelaskan sebelum aturan pengganti PM 108 tersebut diterbitkan saat ini masih ada serangkaian proses yang dilakukan. “Terkait aturan taksi online, saat ini kami sedang sosialisasikan dengan berbagai pihak termasuk dengan para pengemudi, para penumpang, dan juga operator,” kata Budi, Selasa (14/11).

Dia menjelaskan, saat ini Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mempersiapkan penetapan regulasi baru pengganti PM 108. Dalam rancangan aturan yang baru, kata Budi, akan mengatur tentang penentuan tarif.

Budi mengatakan peraturan tarif tersebut ditentukan dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat dalam beberapa wilatah. “Untuk wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali bertarif Rp 3.500 sampai Rp 6 ribu perkilometer. Sedangkan pada wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua bertarif Rp 3.700 sampai Rp 6.500 perkilometer,” tutur Budi.

Dia memastikan saat ini Kemenhub tengah mengadakan uji publik di enam kota. Uji publik aturan baru pengganti PM 108 tersebut dilakukan di Surabaya, Makassar, Medan, Batam, Bandung, dan Yogyakarta.

“Uji publik ini dilakukan bertujuan untuk menghimpun opini maupun masukan atau saran dari berbagai kalangan demi penyempurnaan regulasi,” ungkap Budi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai tidak hanya pemerintah pusat saja yang perlu memahami aturan taksi daring tersebut. Tjahjo mengatakan pemerintah daerah juga perlu mencermati dengan baik terkait penetapan tarif taksi daring tersebut.

Tjahjo meminta jika ada aspirasi terkait tarif dari kalangan angkutan taksi daring maupun angkutan lainnya dapat dibicarakan dengan baik dan tidak anarkis. “Saya mohon kalau ada keinginan dari siapapun baik taksi daring atau tidak sampaikan dengan baik kepada pemerintah. Jangan demo, mari dirembuk,” tutut Tjahjo.

Pada dasarnya, Tjahjo menegaskan pihaknya mendukung langkah Kemenhub dengan cara membantu mensosialisasikan peraturan yang diterbitkan kepada jajaran pemerintah daerah. Tjahjo memastikan Kemendagri juga mengupayakan untuk menjelaskan kepada setiap Kepala Daerah seperti bupati, dan sebagainya terkait aturan tersebut.

“Saya sampaikan bahwa Ini aturan pemerintah pusat. Hukumnya wajib untuk menjabarkan, mensinkronkan, menyerasikan. Tidak boleh daerah punya aturan sendiri. Harus sinkron dengan pusat. Hanya perlu disesuaikan dengan, situasi dan geografis, serta kultur yang ada di daerah,” ungkap Tjahjo.

Sumber : https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomidanbisnis/menhub-aturan-taksi-daring-terbit-akhir-november/ar-BBPGiYe?ocid=spartanntp

Motor akan Dilarang Melintas Jalur Mobil Berbayar di Jakarta

Jakarta – Pemerintah provinsi akan menggantikan kebijakan ganjil genap dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun tengah menggodok masterplan-nya.

Nanti kendaraan mobil pribadi yang melintas di jalan-jalan tertentu di Jakarta dikenakan tarif. Lalu bagaimana dengan pengendara sepeda motor?

Kepala BPTJ Bambang Prihartono menegaskan, berdasarkan kebijakan yang ada saat ini, sepeda motor memang tidak termasuk dalam aturan kebijakan tersebut.

“Kalau menurut undang-undang sekarang (sepeda motor) enggak kena,” ujarnya usai Asean University Network (AUN), International Sustainable Infrastructure and Urban Development 2018 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Meski tak kena kebijakan itu, sepeda motor nantinya akan dilarang melintasi jalan-jalan di Ibu Kota yang diterapkan ERP.

“Jadi nanti di daerah situ akan bebas dari kendaraan roda dua ya,” tambahnya.

Sementara saat untuk ERP BPTJ baru menyiapkan masterplan dari ERP. Setelah selesai membuat perencanaan, nantinya kebijakan ERP akan dilelangkan dengan pengerjaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

“Lelangnya tahun depan. Begitu lelang langsung investasi dan ini proyeknya KPBU, jadi tidak ada pakai duit pemerintah,” kata Bambang.

Untuk nilai investasinya, Bambang menegaskan masih menunggu hasil studi perencanaan. Pihaknya masih akan menghitung ruas untuk menempatkan peralatan ERP.

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4298057/motor-akan-dilarang-melintas-jalur-mobil-berbayar-di-jakarta?tag_from=wp_nhl_judul_3&_ga=2.195073961.447483063.1542003305-429646983.1537438876

Mengenal Siparlibasi, Aplikasi Pengaduan Parkir Liar di Jakarta Timur

Jakarta – Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur meluncurkan aplikasi mobile pengaduan parkir liar yang diberi nama Siparlibasi. Aplikasi ini dilincurkan pada Jumat (7/9). Lantas seperti apa aplikasi tersebut?
Kasie Ops Sudin Perhubungan Jaktim, Slamet Dahlan, sebagai penggagas aplikasi mengatakan ide berawal dari diklat intansinya sekitar tiga bulan lalu. Ia ingin masyarakat mudah melaporkan parkir liar yang ada di Jakarta Timur.
“Agar masyarakat ikut andil dalam ketertiban umum. Khususnya parkir liar, jadi begitu ada parkir liar, jebret foto, kirim,” kata Dahlan saat dihubungi kumparan, Sabtu (8/9).
Aplikasi Pengaduan Parkir Liar, (NOTCOV)Aplikasi Pengaduan Parkir Liar di Jakarta Timur. (Foto:Fachrul Irwinsyah/kumparan)
Dahlan menjelaskan sebagai pilot project, aplikasi ini hanya mencakup dari Jalan Gunung Antang hingga lampu merah gedung Eks Kodim, Jakarta Timur. Lokasi tersebut dipilih karena banyak pelanggaran.
“Baru di wilayah yang jadi pilot project, Gubung Antang sampai lampu merah Kodim Lama. Ya, karena di situ sebagai pilot project kawasan unggulan kota. Di situ juga banyak pelanggarannya,” jelas Dahlan.
Siparlibasi saat ini hanya tersedia untuk pengguna android. Masyarakat bisa mengunduhnya di Play Store dengan mengetik Siparlibasi.
Aplikasi Pengaduan Parkir Liar di Jakarta TimurKawasan Siparlibasi di Jakarta Timur. (Foto:Fachrul Irwinsyah/kumparan)
kumparan mendapati aplikasi tersebut sudah diunduh lebih dari 1.000 pengguna android. Dari sekian banyak pengguna, menurut Dahlan, baru ada satu laporan parkir liar yang berasal dari Siparlibasi.
“Kalau pengaduan banyak banget. Kalau yang melalui aplikasi, karena baru launching kemarin, jadi baru satu,” kata Dahlan.
Sementara itu, Waka Dishub DKI Jakarta Sigit mengapresiasi aplikasi yang dibuat Sudin Perhubungan Jaktim. Menurutnya aplikasi tersebut akan dievaluasi dalam tiga bulan ke depan.
“Ini kan baru dilaunching kemarin, kita evaluasi tiga bulan ini. Mudah-mudahan dalam tiga bulan hasil evaluasinya bisa dikembangkan ke wilayah lain,” kata Sigit.
Sumber : https://kumparan.com/@kumparannews/mengenal-siparlibasi-aplikasi-pengaduan-parkir-liar-di-jakarta-timur-1536391975913343129

ERP Jakarta Baru akan Diterapkan Setahun Lagi

VIVA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengungkapkan kebijakan Electronic Road Pricing atau ERP diimplementasikan pada akhir 2019. Persiapan pelaksanaan ERP masih butuh waktu sehingga belum bisa diterapkan tahun ini.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono mengatakan, kebijakan ini adalah pengganti kebijakan ganjil genap yang diterapkan saat ini di Ibu Kota. Karena, menurutnya, ganjil genap juga tidak bisa selamanya diterapkan.

“Ganjil genap kan tidak bisa lama-lama, kan dulu saya bilang seperti obat generik paling satu tahun. Kita siapkan agar jangan sampai ada kekosongan kebijakan,” kata Bambang ditemui di JS Luwansa, Jakarta, Senin 12 November ini 2018.

Ia melanjutkan, ganjil genap tidak bisa dilakukan terus, lantaran pengguna kendaraan akan terus bertambah. Baik mobil maupun motor diprediksi volumenya akan terus bertambah setiap tahunnya.

“Orang juga akhirnya bicara beli mobil kedua, beli mobil second, terus naik motor,” ujarnya.

Gerbang jalan berbayar atau Electronic Road Priecing (ERP)

Ia memperkirakan kebijakan jalan berbayar itu dilaksanakan pada November 2019 karena butuh persiapan selama satu tahun. Sistem baru transportasi ini akan dikerjasamakan melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Hanya saja proses lelang belum dimulai.

“Lelangnya tahun depan. begitu lelang langsung investasi. Dan ini proyeknya KPBU, jadi enggak ada pakai duit pemerintah,” jelasnya.

Ia melanjutkan, kendaraan roda dua kemungkinan besar tidak ikut dalam pelaksanaan ERP. Bahkan, Bambang mengatakan, kendaraan roda dua tidak akan bisa lagi melewati daerah yang akan diimplementasikan kebijakan ERP.

“Jadi nanti di daerah situ akan bebas dari kendaraan roda dua ya,” ujarnya.

Sumber : https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1093450-erp-jakarta-baru-akan-diterapkan-setahun-lagi

BPTJ: Perkembangan Angkutan Online Suatu Keniscayaan

JAKARTA, KOMPAS.com – Perkembangan transportasi online atau daring di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan perjalanan zaman.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ( BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bambang Prihartono mengungkapkan, saat ini bisnis transportasi di Tanah Air terus tumbuh dan berkembang. Meski demikian, tak jarang menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Bisnis transportasi tumbuh di kita (Indonesia). Buat saya enggak masalah, yang penting masyarakat punya alternatif,” kata Bambang di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Menurut Bambang, dengan adanya sejumlah kemajuan itu pemerintah harus siap dan bekerja keras untuk mengimbanginya atau bahkan melampauinya. Sehingga, target untuk pengembangan dan perbaikan transportasi di Indonesia tercapai.

“Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja keras untuk mengejar target-target yang ada,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, perkembangan angkutan online adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima. Sebab di masa mendatang perkembangan infrastruktur, khususnya transportasi akan ditunjang oleh kemajuan informasi dan teknologi (IT).

“Kalau orang alergi dengan IT, berarti dia akan ketinggalan. Oleh karena itu IT menjadi penting,” jelasnya.

Ia mencontohkan, hingga kini kehadiran penyedia jasa transportasi online seperti Go-Jek dan Grab masih menimbulkan pro dan kontra.

Guna mengatasi hal ini, diperlukan koordinasi dan sinergitas oleh semua pihak. Sebab, mitra perusahaan angkutan online bukan hanya Kemenhub, namun terdapat beberapa instansi lainnya.

“Terkait dengan taksi online, ojek online kita, di sini kalau bicara mitranya banyak sekali, tidak hanya Kemenhub saja. Ada Keminfo, UKM, ada tenaga kerjanya, jadi penyelesaian masalah ini bukan hanya domainnya Kemenhub (tapi) harus sama-sama,” imbuhnya.

Selama ini, sambung Bambang, pihaknya sudah melakukan serangkaian upaya untuk memecahkan permasalahan dan mencari solusinya. Salah satunya melalui program pertemuan rutin bersama para driver agar dapat mendengarkan keluhan sekaligus aspirasi mereka.

“Apa sih masalah kalian? Ini-ini, oke saya bicarakan dengan aplikator. Kemarin saya ketemu (manajemen) Go-Jek dan Grab, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Alhamdulillah direspon dengan baik. BPTJ hadir di situ, di tengah-tengah itu selalu mengomunikasikan,” tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “BPTJ: Perkembangan Angkutan Online Suatu Keniscayaan”, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/12/125054226/bptj-perkembangan-angkutan-online-suatu-keniscayaan.
Penulis : Murti Ali Lingga
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

Sistem Ganjil Genap di Jakarta Diusulkan Diperpanjang Lagi

Jakarta – Kebijakan ganjil genap untuk kendaraan mobil pribadi di Jakarta akan digantikan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Lantas, sampai kapan ganjil genap berlaku?

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menerangkan untuk menerapkan ERP pihaknya masih membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lagi. Sehingga praktis ERP kemungkinan akan diterapkan akhir tahun nanti.

“Karena ganjil genap kan tidak bisa lama-lama. Dulu saya bilang seperti obat generik paling lama 1 tahun. Kita siapkan jangan sampai ada kekosongan kebijakan, nanti kondisinya semrawut lagi,” ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Sementara untuk kebijakan ganjil genap sebelumnya sudah diperpanjang hingga 31 Desember 2018. Keputusan itu diambil untuk menunggu selesainya perhelatan Asian Games dan Asian Para Games. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2018.

BPTJ sendiri menginginkan agar tidak ada kekosongan kebijakan transportasi di Jakarta jika ERP baru bisa diterapkan akhir tahun 2019. Untuk itu Bambang akan mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kebijakan ganjil genap hingga ERP diberlakukan.

“Ganjil genap yang perluasan kan sampai Desember. Nah kita lagi evaluasi terus. Saya nanti kasih masukan ke Pak gubernur kira-kira setelah Desember kebijakannya apa. Saya sarannya kalau bisa diperpanjang terus,” ujarnya.

Sementara saat untuk ERP BPTJ baru menyiapkan masterplan dari ERP. Setelah selesai membuat perencanaan, nantinya kebijakan ERP akan dilelangkan dengan pengerjaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Lelangnya tahun depan. Begitu lelang langsung investasi dan ini proyeknya KPBU, jadi tidak ada pakai duit pemerintah,” tambahnya.

Untuk nilai investasinya, Bambang menegaskan masih menunggu hasil studi perencanaan. Pihaknya masih akan menghitung ruas untuk menempatkan peralatan ERP.

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4297882/sistem-ganjil-genap-di-jakarta-diusulkan-diperpanjang-lagi?_ga=2.264179401.47000076.1542003299-797840714.1539598799

Scroll to top