Ingat! E-Tilang Motor Berlaku Mulai 1 Februari 2020 Besok

Jakarta – Setelah mobil, kini dipastikan sistem tilang elektronik akan diberlakukan untuk sepeda motor. Artinya kini para pengendara sepeda motor tidak bisa bertingkah semaunya di jalanan.

Seperti yang disampaikan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar saat dihubungi detikcom.

“Iya betul, sistem tilang elektronik sepeda motor mulai berlaku pada 1 Februari 2020 besok,” kata Fahri.

Fahri menjelaskan mekanisme tilang elektronik sepeda motor ini akan memiliki mekanisme yang sama seperti sistem tilang elektronik pada mobil.

“Mekanismenya sama saja sama seperti mobil,” tambahnya.

Seperti dalam pemberitaan detikcom sebelumnya, kamera E-TLE (electronic traffic law enforcement) akan merekam motor yang melakukan pelanggaran di ruas Jl Sudirman-Thamrin. Sistem pada E-TLE akan melacak pelat nomor motor di data base kepolisian.

“Data kendaraannya yang diambil, kan ada data pemiliknya baru dikonfirmasi pemiliknya. Kalau motor melanggar, nanti sepeda motornya ter-capture pelat motornya disajikan datanya, nanti data di situlah data pemilik kendaraan untuk melakukan konfirmasi,” kata Fahri waktu itu.

Untuk sementara ini, tilang elektronik ini baru bisa merekam pelanggaran yang dilakukan sepeda motor berpelat ‘B’. Tilang elektronik ini diberlakukan di 45 titik ruas Jalan Sudirman-Thamrin.

Pihak kepolisian rencananya akan menambah pemasangan kamera E-TLE di 12 titik. “Intinya kita ‘kan menambah kamera 45 ditambah kemarin 12 jadi 57 di ruas Sudirman-Thamrin,” tuturnya.

Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta terkait instalasi kamera E-TLE tersebut.

M Luthfi Andika – detikOto

Source : https://oto.detik.com/berita/d-4880572/ingat-e-tilang-motor-berlaku-mulai-1-februari-2020-besok

Mulai Besok, Ada Rekayasa Lalin di Kawasan Boulevard Kelapa Gading

JAKARTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, sehubungan dengan adanya pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta Seksi Kelapa Gading-Pulogebang.

“Menyesuaikan pengaturan lalin “

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, akan ada pekerjaan pembangunan tiang atau kolom yang berada di Jalan Boulevard Barat Raya sisi selatan dekat Jembatan Gading Marina.

“Untuk menunjang pekerjaan tersebut akan dilakukan pelebaran jembatan eksisting,” ujarnya, Jumat (31/1).

Syafrin menjelaskan, rekayasa lalu lintas dilakukan sesuai dengan tahapan pembangunan yakni,

1. Pada 1- 29 Februari 2020 dilakukan pengerjaan Tahap 1 atau jembatan sisi timur, menggunakan ruas Jalan Boulevard Bukit Gading Raya sisi timur. Sehingga, lalu lintas dari arah timur (Bundaran Lapiazza) yang akan menuju selatan (Jalan Perintis Kemerdekaan) dialihkan melalui Jalan Boulevard Bukit Gading Raya sisi barat di dua arah

2. Pada 1-31 Maret 2020 dilakukan pekerjaan Tahap 2 di jembatan sisi barat, menggunakan sebagian ruas Jalan Boulevard Bukit Gading Raya sisi barat. Sehingga, lalu lintas dari arah selatan (Jalan Perintis Kemerdekaan) yang akan menuju barat (Sunter) terjadi pengurangan lebar jalan, untuk mengakomodir lalu lintas di Jalan Boulevard Gading Raya sisi timur dibuat dua arah

3. Tanggal 20 Maret – 20 April 2020 atau Tahap 3 dilakukan pekerjaan pengecoran, aspal, dan finishing jembatan

4. Untuk 1 Mei 2020 atau Tahap 4 dilakukan pengerjaan tiang atau kolom di Jalan Boulevard Barat Raya sisi selatan secara permanen. Sehingga, lalu lintas menggunakan jembatan yang sudah dilebarkan

“Kami mengimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalin yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan di jalan,” tandasnya.

Reporter : Aldi Geri Lumban Tobing | Editor : Toni Riyanto | Jumat, 31 Januari 2020 14:53 WIB

Source : beritajakarta.id

Pengguna Mobil dan Motor Listrik di Jakarta Bebas Pajak BBN-KB

JAKARTA – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah meneken Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020, yang memuat kebijakan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

” Jadi, terhitung mulai tahun 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, kendaraan motor berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan pajak bea balik nama,”

Terkait hal itu, maka bagi masyarakat Jakarta yang memiliki atau berencana untuk membeli kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat, dapat menikmati insentif pembebasan pajak BBN-KB.

“Pada siang hari ini saya mengumumkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Pemprov DKI menjadi Pemerintah Provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan pembebasan BBN-KB. Jadi, terhitung mulai tahun 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, kendaraan motor berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan pajak bea balik nama,” ujar Gubernur Anies seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Kamis (23/1).

Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi maupun umum. Syaratnya, harus murni kendaraan listrik.

“Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan dapat pasokan sumber daya listrik dari baterai, baik dari kendaraannya ataupun dari luar. Dan kebijakan ini tidak berlaku untuk jenis kendaraan Hybrid ataupun kendaraan semi listrik. Jadi, hanya kendaraan bermotor yang 100 persen menggunakan listrik berbasis baterai,” tambah Gubernur Anies.

Dengan demikian, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang kebijakannya tertuang dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2020.

Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau 5 (lima) tahun ke depan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum listrik berbasis baterai.

Pergub Nomor 3 Tahun 2020 ini membantu menopang Pemerintah Pusat untuk mewujudkan target sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2019.

Selain itu, Pergub ini sekaligus turut serta dalam mendukung, mengatur dan mengendalikan kualitas udara di kota Jakarta.

“Kebijakan ini follow up dari 7 (Tujuh) Inisiatif untuk Udara Bersih Jakarta yang ada dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019. Kita berharap, ini salah satu ikhtiar untuk mendorong penggunaan kendaraan bebas emisi di Jakarta akan bisa berjalan baik. Ini kewenangan yang ada di level Pemerintah Daerah dan itu yang kita berikan. Semoga ini akan direspon positif dan kita percaya ini bagian dari ikhtiar, membuat Jakarta lebih baik dan sehat, juga masyarakat mendapatkan manfaat ekonomis dari kebijakan ini,” pungkas Gubernur Anies.

Perlu diketahui, insentif/pembebasan pajak daerah ini diberikan secara otomatis dalam sistem Pemungutan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Para pengguna kendaraan listrik bisa menggunakan fasilitas insentif pajak daerah ini di kantor-kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau kantor SAMSAT yang tersebar di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.

Pergub Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi.

Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah menargetkan pengembangan mobil listrik mencapai 2.200 unit, hybrid 711.000 unit dan 2.1 juta unit sepeda motor listrik pada tahun 2025.

Pemerintah pusat juga telah mengatur skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia, yang resmi diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

Dari peraturan itu tertuang, untuk mobil listrik murni dengan daya angkut kurang dari 10 orang maupun 10-15 orang termasuk pengemudi, dikenakan tarif PPnBM sebesar 15 persen dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0 persen dari harga jual.

Aturan tarif PPnBM 15 persen dengan dasar pengenaan pajak nol persen dari harga jual diberikan untuk mobil jenis Plug-In Hybrid Electric Vehicles, Battery Electric Vehicles, serta Fuel Cell Electric Vehicles.

Reporter : Folmer | Editor : F. Ekodhanto Purba | Kamis, 23 Januari 2020 18:33 WIB

Source : www.beritajakarta.id

Scroll to top