Peluncuran The All New Mikrotrans Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 4 September 2020 di Kantor Pusat PT. Transportasi Jakarta.

Jakarta – PT Transjakarta telah meluncurkan unit layanan terbarunya yang diberi nama The All New Purwarupa Mikrotrans. Berbeda dengan armada mikrotrans sebelumnya, layanan terbaru ini dirancang lebih nyaman karena dilengkapi air conditioner (AC).

Direktur Pelayanan PT Transjakarta, Achmad Izul Waro mengatakan, selain dilengkapi AC, kapasitas penumpang armada terbaru ini juga lebih lega.

“Berbeda dengan armada mikrotrans kami sebelumnya, unit The All New Mikrotrans ini dirancang lebih nyaman karena dilengkapi dengan air conditioner (AC) serta lebih lega karena memiliki kapasitas yang lebih banyak yakni 15 orang saat kondisi normal. Selama pandemi dioperasikan dengan kapasitas sebesar 50 persen dari kapasitas normal atau maksimal tujuh orang,” ujar Izul, Selasa (8/9).

Selain itu, sambung Izul, The All New Purwarupa Mikrotrans ini juga memiliki segudang keunggulan lainnya seperti, pintu sliding otomatis, buka dan tutup pintu dari pramudi, AC double (ducting), tv widescreen, kursi penumpang berbahan busa yang nyaman, CCTV dengan empat kamera + DVR, running text ada monitor, dan OBU (onboard unit).

“Untuk menambah rasa aman dan nyaman penumpang, kami juga menyediakan fasilitas alat pemadam api ringan (APAR), sabuk keselamatan, dan palu pemecah kaca,” katanya.

Ditambahkan Izul, saat ini pihaknya masih melakukan uji coba The All New Purwarupa Mikrotrans dengan kode rute JAK10 yang melayani rute Tanah Abang – Kota dengan 78 titik pemberhentian.

Pada tahap uji coba ini PT Transjakarta baru mengoperasikan satu unit prototipe The All New Purwarupa Mikrotrans dengan masa uji coba selama enam bulan ke depan atau mulai September 2020 hingga Maret 2021.

“Dalam uji coba ini, Transjakarta tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Transjakarta tentunya menyiapkan unit ini dengan sanitasi yang sesuai prosedur. Untuk jam operasionalnya mulai pukul 05.00 – 10.00. Selama uji coba ini gratis,” tandasnya.

Sumber : https://www.beritajakarta.id/read/82698/ini-keunggulan-the-all-new-purwarupa-mikrotrans#.X1mMIXkzaM8

Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Jakarta – Sebagai langkah kebijakan rem darurat (Emergency Brake Policy), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk menekan angka penularan pandemi COVID-19 yang semakin naik pada PSBB Masa Transisi Fase I. Anies menjelaskan indikator utama dalam keputusan tersebut adalah tingkat kematian (Case Fatality Rate) dan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Ratio) baik untuk tempat tidur isolasi, maupun ICU yang semakin tinggi dan menunjukkan bahwa Jakarta berada dalam kondisi darurat.

Anies sebelumnya menjelaskan bahwa 1.347 orang telah wafat akibat COVID-19 di DKI Jakarta. Meskipun tingkat kematian COVID Jakarta di angka 2,7% dan lebih rendah dari tingkat kematian nasional di angka 4,1% bahkan lebih rendah dari tingkat kematian global di angka 3,3%, Anies menuturkan jumlah angka kematian terus bertambah dan disertai dengan peningkatan angka pemakaman dengan protap COVID. Artinya semakin banyak kasus probable meninggal yang harus dimakamkan dengan protap COVID sebelum sempat keluar hasil positif.“Maka dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada pilihan lain bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di DKI Jakarta disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti masa awal dahulu, bukan lagi PSBB Transisi. Inilah rem darurat yang kita tarik saat ini. Satuan Tugas COVID di Jakarta, dalam hal ini adalah Forkopimda DKI, bersepakat untuk kembali menerapkan PSBB. Kita tarik rem darurat, dan kita akan menerapkan kembali arahan Presiden di awal wabah dahulu, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah,” tegas Anies di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Rabu (9/9).

Anies juga menjelaskan dari 4.053 tempat tidur isolasi yang tersedia khusus untuk pasien dengan gejala sedang (menengah), 77% di antaranya sudah terpakai. Perlu diketahui, jumlah 4.053 tempat tidur tersebut merupakan jumlah aktual. Pada data sebelumnya, terdapat 4.456 tempat tidur isolasi khusus COVID-19, namun terdapat beberapa RS yang tidak bisa mencapai kapasitas maksimal lantaran terkendala jumlah SDM/ tenaga kesehatan setelah terinfeksi COVID-19. Ada pula beberapa rumah sakit yang mengalihkan sebagian tempat tidurnya untuk non-COVID-19 karena sudah lama tertunda pelayanannya. Sebagian rumah sakit juga mengalihkan isolasi menjadi ICU karena banyaknya pasien yang membutuhkan ICU. Dengan bertambah ICU yang mana jarak tempat tidurnya juga lebih lebar, maka ikut menurunkan jumlah tempat tidur.

Kemudian berdasarkan proyeksi perhitungan yang telah disusun secara ilmiah, tempat isolasi itu tidak akan mampu menampung pasien COVID-19 per 17 September 2020. Anies juga menyebut meskipun kapasitas ruang isolasi khusus COVID-19 ditingkatkan sebanyak 20% menjadi 4.807 tempat tidur, maka seluruh tempat tidur itu akan penuh di sekitar tanggal 6 Oktober 2020.

Selanjutnya Anies menyampaikan kapasitas maksimal ruang ICU khusus COVID-19 di DKI Jakarta saat ini sebanyak 528 tempat tidur. Jumlah yang besar tersebut saat ini telah terisi 83% dan akan penuh pada tanggal 15 September dengan tingkat penularan wabah seperti sekarang. Pemprov DKI Jakarta sedang berusaha menaikkan kapasitas ICU dilakukan hingga mencapai 636 tempat tidur. Namun tanpa usaha pembatasan lebih ketat, maka ICU khusus COVID Jakarta sesudah dinaikkan kapasitasnya pun bisa penuh pada tanggal 25 September.

“Ingat, menaikkan tempat tidur itu bukan sekadar menyediakan tempat tidurnya, tapi memastikan ada dokter dan perawatnya, ada alat pengamannya, ada alat-alatnya, dan ada obatnya. Dengan usaha peningkatan kapasitas jangka pendek, tapi tidak disertai dengan pembatasan ketat, maka kita hanya mengulur waktu kurang dari sebulan saja sebelum rumah sakit kembali penuh,” tegas Anies.

Melalui kebijakan rem darurat dan penetapan status PSBB, kegiatan perkantoran non esensial di wilayah Jakarta harus tutup dan melaksanakan mekanisme bekerja dari rumah (work from home). Artinya, hanya ada 11 bidang usaha esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal dan tidak boleh beroperasi penuh seperti biasa dengan penerapan pembatasan jumlah karyawan. Adapun seluruh izin operasi tambahan bagi bidang usaha non esensial yang didapatkan ketika masa awal PSBB dahulu, baik oleh Pemprov DKI maupun oleh Kementerian Perindustrian, tidak lagi berlaku dan harus mendapatkan evaluasi ulang bila merasa perlu mendapat pengecualian.

“Selain itu, seluruh tempat hiburan harus tutup. Tempat hiburan yang dikelola Pemprov DKI seperti Ancol, Ragunan, Monas, juga taman-taman kota akan ditutup. Kegiatan belajar tetap berlangsung dari rumah seperti yang sudah berjalan selama ini. Seluruh usaha makanan seperti rumah makan diperbolehkan tetapi tidak boleh menerima pengunjung untuk makan di tempat, dan hanya boleh menerima pesanan untuk dibawa pulang atau diantar,” jelas Anies.

Dalam masa PSBB kali ini, tempat ibadah akan melakukan penyesuaian yaitu masih boleh membuka terbatas bagi warga setempat dengan menerapkan protokol yang sangat ketat. Artinya, rumah ibadah raya, yang jamaahnya dari berbagai daerah, seperti Masjid Raya, belum boleh buka. Di sisi lain, rumah ibadah di kampung, untuk warga di kampung tersebut, masih boleh buka. Anies menekankan bahwa khusus daerah yang memiliki jumlah kasus tinggi, kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah. Meskipun demikian, Anies menyebut lebih baik bila beribadah dilakukan di rumah.

“Transportasi publik akan kembali dibatasi dengan ketat jumlah dan jamnya. Ganjil-genap untuk sementara, kita tiadakan. Namun, bukan berarti kita bebas bepergian dengan kendaraan pribadi. Pesannya jelas, saat ini kondisi sangat darurat, lebih darurat dari awal wabah dahulu. Maka, jangan keluar rumah bila tidak terpaksa. Tetap di rumah saja, dan jangan keluar dari Jakarta bila ada kebutuhan sangat mendesak. Bagaimana dengan pergerakan orang keluar-masuk Jakarta? Idealnya tentu saja bila kita bisa batasi pergerakan keluar masuk Jakarta hingga batas minimal. Namun, kenyataannya ini akan sulit ditegakkan hanya oleh Jakarta. Butuh koordinasi dan kerjasama erat dengan Pemerintah Pusat, utamanya Kementerian Perhubungan, dan juga dengan pemerintah daerah penyangga, yaitu kota-kota Bodetabek. Kami akan segera berkomunikasi dan berkoodinasi bersama, karena wabah ini kita alami sebagai satu daerah megapolitan bersama dan harus kita selesaikan bersama-sama juga,” ujar Anies lebih lanjut.

Anies juga menegaskan seluruh kegiatan perkumpulan yang menimbulkan kerumunan di tempat publik akan dilarang. Seluruh kegiatan masyarakat yang berada di lingkungan komunitas masyarakat seperti arisan, reuni, pertemuan keluarga, ataupun pengajian diharapkan untuk ditunda.Anies menyebut risiko penularan semakin tinggi bila masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kegiatan dengan orang-orang yang dirasa kenal dekat.

“Akan ada waktu 4 hari ke depan bagi pengelola perkantoran untuk mempersiapkan diri menghadapi PSBB selama dua minggu yang akan kita mulai hari Senin. Harap persiapkan segalanya dengan baik. Kita semua pernah mengalami PSBB ketat beberapa bulan lalu, kita semua sudah lebih tahu apa yang perlu kita persiapkan sesuai kebutuhan masing-masing. Kami akan terus memberikan informasi dan panduan secara bertahap dalam hari-hari ke depan. Transparansi tetap menjadi komitmen kami,” tegas Anies.

Anies kemudian mengatakan akan terus menambah kapasitas dan melakukan kegiatan testing secara lebih massif, berikut pula dengan peningkatan tracing (pelacakan) maupun treatment (perawatan). Anies menuturkan bahwa 716.776 orang telah dites PCR di Jakarta dan itu artinya 49% tes secara nasional dilakukan di Jakarta.

Adapun tingkat tes Jakarta adalah 67.335 orang dites per sejuta populasi, dan angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional di 5.348 orang dites per sejuta populasi. Dari sejumlah tes tersebut, ditemukan 49.837 kasus. Artinya positivity rate atau tingkat kasus positif Jakarta hingga saat ini adalah 7,0 %, lebih rendah dari positivity rate nasional sebesar 14,0%. Anies menegaskan sejak masa PSBB Transisi diberlakukan bulan Juni, jumlah tes Jakarta secara konsisten melebihi standard WHO hingga lebih dari 5x lipat.

“Puskesmas secara rutin juga melakukan active case finding ke masyarakat, dan juga meningkatkan tracing. Saat ini tingkat tracing Jakarta adalah 6, artinya untuk setiap 1 kasus positif ada 6 kontak eratnya yang dilacak. Ini baru masuk level moderat dan Jakarta akan terus meningkatkan kapasitas tracing. Adapun untuk kapasitas treatment, seperti sudah dijelaskan di awal, kami juga tidak akan berhenti meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan khusus COVID. Selain menambah jumlah tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID, saat ini Pemprov sedang dalam proses mengubah beberapa RSUD menjadi rumah sakit khusus COVID. Untuk tahap awal, RSUD Pasar Minggu dan RSUD Cengkareng akan kita ubah menjadi RS khusus COVID,” ujar Anies lebih lanjut.

Pemprov DKI Jakarta juga telah menambah tenaga medis dan tenaga penunjang kesehatan sebanyak 1.174 orang dan akan mengabdi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Gubernur Anies juga menggarisbawahi bahwa kapasitas fasilitas kesehatan yang meningkat akan diiringi dengan peningkatan tenaga kesehatan baru sekaligus perlindungan atas mereka. Pemprov DKI Jakarta saat ini telah memfasilitasi dengan menyediakan penginapan khusus tenaga kesehatan penanganan COVID-19 dan kendaraan untuk mobilitas ke tempat mereka masing-masing melakukan pengabdian.

“Kemudian, dengan kembali berlakunya PSBB, maka pemerintah berkewajiban memberikan dukungan bantuan sosial kepada masyarakat yang paling rentan terdampak. Pemprov DKI bersama dengan Kementerian Sosial akan terus memberikan bantuan sosial kepada keluarga rentan di Jakarta yang selama ini telah menjadi penerima. Detailnya akan segera kami umumkan,” jelas  Anies.

Anies menyebut wabah ini akan berakhir dengan harapan realistis melalui penemuan vaksin yang aman dan efektif serta terdistribusi secara merata di masyarakat. Akan tetapi, vaksin tersebut tidak akan hadir dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Anies menjelaskan secara realistis, vaksin baru akan hadir tahun depan sedangkan kondisi darurat sudah hadir di DKI Jakarta.

“Maka, sampai datangnya vaksin nanti, kita harus bersiap melawan wabah dengan menjalankan pembatasan sosial secara serius dan berdisiplin tinggi. Seluruh jajaran Pemprov DKI berkomitmen untuk bekerja keras dan bersiaga penuh selama masa pembatasan ini untuk meringankan beban masyarakat. Kita akan kalahkan wabah ini bersama-sama. Cobaan wabah ini memang besar. Ini mungkin adalah cobaan terbesar dalam usia hidup generasi kita. Namun, cobaan besar ini bisa berkurang rasa beratnya bila kita saling mendukung,” ujar Anies.

“Jangan sampai kita mengambil langkah-langkah yang menyebabkan kita menjadi berpihak pada virusnya, dan bukan pada sesama kita. Ini saatnya kita bersatu, bergotong-royong melawan virus ini. Kita berdoa pada Allah SWT agar segera mengangkat wabah ini secepatnya. Namun bila Allah mentakdirkan bahwa perjuangan melawan wabah ini masih akan berlangsung lebih lama, maka kita berdoa pada Allah agar memberi kekuatan dan meringankan beban kita dalam menghadapi musuh tak terlihat ini. Hanya atas ijin-Nya lah kita akan mampu melewati cobaan besar ini secara bersama-sama. Semoga Allah merahmati kota Jakarta, merahmati Nusantara, dan melindungi kita semua,” tutup Anies.

Pengendalian Moda Transportasi, Ganjil- Genap Motor Belum Berlaku

Jakarta  –  Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Salah satu yang diatur dalam Pergub tersebut adalah pengendalian moda transportasi. Terdapat sejumlah langkah yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari pemberlakuan Ganjil Genap bagi kendaraan bermotor pribadi hingga penggunaan sepeda sebagai alat transportasi.

Pengendalian moda transportasi tertuang pada Pasal 7, yakni penerapan prinsip Ganjil Genap bagi kendaraan bermotor pribadi berupa mobil maupun motor dan pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (off street) maupun di ruang milik jalan (in street) dengan pembatasan satuan ruang parkir. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan, belum ada perubahan atas Ganjil Genap yang telah diterapkan pada awal Agustus lalu.

“Untuk sepeda motor belum dikenakan Ganjil Genap. Saat ini, Ganjil Genap yang diberlakukan masih pada 25 ruas jalan, bagi kendaraan roda empat, dengan 14 jenis kendaraan yang dikecualikan. Serta, berlaku pada pagi jam 06.00-10.00 WIB dan sore jam 16.00-21.00 WIB,” jelas Syafrin pada Jumat (21/8).

Dengan diterapkannya Ganjil Genap, masyarakat dapat melakukan penyesuaian waktu berkegiatan dengan plat nomor kendaraan yang dimilikinya. Masyarakat dengan plat nomor kendaraan ganjil, dapat berkegiatan dari rumah pada tanggal genap, dan sebaliknya. Sehingga, masyarakat turut berperan dalam menekan laju penyebaran wabah COVID-19 di wilayah Ibu Kota.

Di samping itu, lanjut Syafrin, pada masa transisi ini untuk semua ruas jalan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari untuk jarak yang mudah dijangkau. Pada Pasal 10, diatur tentang penyediaan parkir khusus sepeda di sejumlah lokasi, meliputi ruang parkir perkantoran, ruang parkir pusat perbelanjaan, halte, terminal, stasiun, dan pelabuhan / dermaga. Penyediaan ruang parkir khusus sepeda di perkantoran dan pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir.

Sementara itu, untuk operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perairan, dan angkutan perkeretaapian wajib mengikuti ketentuan pada Pasal 11, sebagai berikut:
1. Membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait;
2. Menyediakan ruang penyimpanan sepeda pada sarana angkutannya.

“Dengan Pergub Nomor 80 Tahun 2020 ini, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kendati terdapat pembatasan, diharapkan juga pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga yang terdampak pandemi COVID-19 tetap bisa dilakukan,” pungkas Syafrin.

Ganjil – Genap Diberlakukan kembali mulai 3 Agustus 2020

Jakarta – Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kembali kawasan Ganjil-Genap mulai senin besok (3/8/2020).

Untuk mengatasi penyebaran wabah Covid-19 di Jakarta pada pelaksanaan PSBB masa transisi, Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub 51 Tahun 2020 telah mengatur pelaksanaan kegiatan 50% WFH dan 50% bekerja di kantor dengan pembagian minimal 2 shift agar kepadatan lalu lintas dapat terdistribusi secara merata di sepanjang waktu.

Namun berdasarkan evaluasi lalu lintas pada pelaksanaan PSBB Masa Transisi Kepadatan Lalin tetap saja terjadi, hal ini ditandai dengan tingginya volume lalu lintas mendekati volume Lalin sebelum Pandemi Covid-19, bahkan di beberapa titik angkanya sudah diatas volume Lalin normal. Pengaturan Yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta berupa WFH 50% dan pembagian shift Kerja minimal 2 kali dalam Pergub 51 Tahun 2020 untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 sepertinya tidak dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, tidak ada lagi instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta setelah SIKM ditiadakan tanggal 14 Juli 2020, menyebabkan warga dapat melakukan mobilitas sepanjang hari ditengah2 Pandemi Covid-19 ini, perlu diingat bahwa SAAT INI KITA BELUM SELESAI DENGAN PANDEMI COVID-19.Untuk itu agar pergerakan warga di Jakarta dapat ditekan dalam rangka mencegah penyeberan wabah Covid-19, maka mulai 3 Agustus 2020 Kebijakan Pemabatasan Lalu Lintas dengan Ganjil Genap mulai diberlakukan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Diterapkan pada 25 Ruas jalan

b. Waktu Penerapan : 06.00 – 10.00 pada pagi hari dan 16.00 – 21.00 pada sore hari.

c. Tidak diberlakukan pada Hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

d. Diberlakukan pada kendaraan roda 4, kecuali 13 jenis kendaraan yang dikecualikan Sesuai Pergub 88 Tahun 2019.

Pembahasan Sistem Tiketing Online untuk Bus AKAP

Jakarta - Rapat koordinasi Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam pembahasan sistem tiketing online untuk Bus AKAP yang akan di uji coba di Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur (Selasa, 21/07/20)

Terminal Terpadu Pulogebang sebagai pilot project juga telah menggunakan sistem E-ticketing mandiri dengan nama Jaket Bus (Jakarta Electronic Ticketing System Bus) yang berfungsi sebagai pencetakan Boarding Pass yang telah terintegrasi dengan sistem penjualan tiket melalui online travel maupun aplikasi masing-masing pengusaha Bus.

Dengan membeli tiket secara online atau aplikasi dan non tunai ini akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan tiket ke semua jurusan. Calon penumpang juga bisa langsung melihat jadwal keberangkatan bus dan tentunya untuk menhilangkan praktik percaloan.

Jaket Bus merupakan satu bagian dari Jakarta Terminal Integrated System yang akan diimplementasikan bukan hanya di Terminal Terpadu Pulogebang namun di seluruh Terminal di Jakarta.

Dishub DKI Tiadakan Jalur Sepeda setiap Hari Minggu di Jalan Sudirman – Thamrin

Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan meniadakan jalur sepeda setiap hari minggu di kawasan Sudirman – Thamrin. Kebijakan itu diterapkan menyusul ramainya para pesepeda di kawasan tersebut meski sudah tidak menjadi kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD).

“Ditiadakan HBKB dan tidak ada kegiatan sepeda dan pejalan kaki di Sudirman-Thamrin, jalur sepeda besok ditiadakan hari Minggu-nya,” kata Kadishub DKI Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menurutnya, tujuan utama tidak diberlakukannya CFD di kawasan Sudirman-Thamrin adalah menghindari orang banyak berkumpul di tempat tersebut. Oleh karena itu, Pemprov DKI menyebar kawasan CFD di 32 lokasi. Namanya pun berubah menjadi kawasan khusus pesepeda (KKP).

Meski demikian, pada Minggu (12/7) kemarin, kawasan khusus pesepeda berkurang menjadi 30 titik. Hal tersebut karena ada dua daerah yang menjadi kawasan zona merah COVID-19, yakni di Jalan Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, dan Jalan Kelapa Hibrida, Jakarta Utara.

“Ada dua zona merah di Jalan Amir Hamzah dan Kelapa Hibrida. Di dua titik itu tidak dilaksanakan kawasan bersepeda dan dilaksanakan di 30 wilayah lainnya,” katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi memperpanjang masa PSBB Transisi Fase I

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi memperpanjang masa PSBB Transisi Fase I hingga dua minggu ke depan. Menurut Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan keputusan yang diambil Pemprov DKI Jakarta tersebut berdasarkan pada berbagai masukan, data, dan analisis lintas sektor.

Pertama Gubernur Anies menyampaikan bahwa Jakarta memiliki data yang akurat karena jumlah tes yang dilakukan Pemprov DKI terus meningkat. WHO merekomendasikan dilakukan tes kepada 10.000 orang pada setiap 1 juta orang, per minggu. Dalam seminggu terakhir, di Jakarta telah dilakukan tes sebesar 3,6 kali lipat dari rekomendasi WHO.

“Berturut-turut dari 6 minggu lalu, jumlah tes kita per minggu adalah 1.991 orang per sejuta penduduk, 2.554 orang per sejuta, 2.806 orang per sejuta, 2.920 orang per sejuta, 3.194 orang per sejuta, dan seminggu terakhir adalah 3.610 per sejuta,” ucap Gubernur Anies dalam keterangan pers daring, Kamis (16/7).

Untuk menekan berbagai indikator epidemilogi penyebaran COVID-19, teman-teman tetap semangat, saling mengingatkan dan menjalankan ketentuan PSBB Transisi ini. Yuk, lebih serius memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Tidak keluar rumah bila tidak perlu, seluruh tempat beroperasi dalam setengah kapasitas dan biasakan melakukan 3M: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak 1-2 meter.⁣⁣

Penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi

Jakarta – Rabu (15/7), PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) bersama PT Transportasi Jakarta (TJ), PT MRT Jakarta (MRTJ), dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham perusahaan patungan yang akan mengelola Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Jabodetabek.

Perusahaan patungan ini diberi nama PT JakLingko. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

PT MITJ merupakan perusahaan gabungan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang berada di bawah naungan Pemprov DKI, bertugas untuk mengelola stasiun terpadu di Ibu Kota. Kini, PT MITJ memperluas cakupannya dengan mengelola sistem pembayaran yang terpadu antar moda transportasi di Jabodetabek.

Di PT Jaklingko, PT MITJ memiliki saham sebesar 40 persen, sedangkan tiga BUMD DKI Jakarta, yakni PT MRTJ, PT TJ, dan Jakpro masing-masing memiliki saham sebesar 20 persen.

Dalam sambutannya Wakil Menteri BUMN II mengapresiasi berbagai pihak yang ikut terlibat dalam kolaborasi ini. “Integrasi sistem pembayaran ini hanya dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang optimal, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemda DKI, BUMN maupun BUMD. Platform pertama kolaborasi adalah perjanjian pemegang saham yang dilakukan di Kementerian BUMN antara PT KAI dan PT MRT Jakarta yang membentuk PT MITJ pada Januari lalu. Semangat kolaborasi ini semakin berkembang dengan bergabungnya PT Transjakarta dan PT Jakarta Propertindo dalam integrasi ini,” kata Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Kolaborasi yang tak hanya akan memaksimalkan nilai ekonomi, namun juga meningkatkan layanan sosial bagi seluruh masyarakat terus diperluas skalanya oleh badan-badan usaha milik negara.

Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta Ditiadakan

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengkaji dan mengevaluasi penggunaan Surat Izin Keluar-Masuk atau SIKM sebagai syarat bepergian dari dan ke Jakarta. SIKM sebagai alat pembatasan pergerakan orang sejatinya dinilai sangat efektif jika pengawasan dan pengendaliannya benar-benar dilakukan melalui partisipasi aktif semua pihak, baik Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah lainnya.

Pada masa PSBB penerapan SIKM sangat membantu dalam mengendalikan penularan Covid-19 karena mampu membatasi orang keluar-masuk Jakarta hanya pemohon dari 11 Sektor yang dikecualikan. Pada periode Mei sampai dengan Juni 2020, pelaksanaan SIKM sangat efektif karena bersamaan dengan program larangan mudik oleh Pemerintah Pusat yang melibatkan seluruh unsur Pemerintah Pusat, TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah.

Namun pada masa PSBB transisi dan sejak larangan Mudik dicabut oleh Pemerintah Pusat, efektifitas SIKM menurun sejalan dengan terbatasnya pemeriksaan SIKM oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu hanya pada simpul2 transportasi (Terminal, Stasiun dan Bandara) serta di beberapa ruas jalan saja, akibatnya pemeriksaan di simpul transportasi sangat ketat dan penumpang turun drastis serta terjadi pelanggaran oleh Bus2 AKAP yang menurunkan penumpang di wilayah Bodetabek, disisi lain warga yang masuk dengan kendaraan pribadi bebas masuk Jakarta tanpa SIKM melalui jalan2 yang tidak bisa di awasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu berdasarkan data Kesadaran warga dalam mengurus SIKM juga terus menurun.

Pemprov DKI Jakarta Perpanjang Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta resmi perpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di Ibu Kota selama 14 hari, mulai 3 hingga 16 Juli 2020, agar warga bisa tetap aman, sehat, dan produktif.⁣
Perpanjangan PSBB Transisi ini didasari oleh tiga unsur yaitu epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan. Menurut kajian Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, angka ketiga unsur ini untuk DKI Jakarta bernilai 71. Angka ini masih di atas nilai minimal 70 untuk syarat pelonggaran.⁣
Di masa perpanjangan PSBB Transisi, semua kegiatan masih dengan kapasitas 50%. Lalu, pasca 14 hari nanti, akan dievaluasi kembali perkembangan terbarunya.⁣

“Kesimpulan dalam rapat Gugus Tugas tadi disimpulkan bahwa PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih 50 persen, itu akan diteruskan selama 14 hari ke depan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Pemprov DKI, Rabu (1/7).

“Kami akan evaluasi lagi setelah dapat perkembangan terbaru,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mari jaga kota kita dengan disiplin mematuhi setiap protokol yang telah ditetapkan dan batasi aktivitas keluar rumah dan sebagai catatan, sanksi bagi pelanggar PSBB di masa transisi ini juga masih diberlakukan.

Scroll to top