Penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi

Jakarta – Rabu (15/7), PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) bersama PT Transportasi Jakarta (TJ), PT MRT Jakarta (MRTJ), dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham perusahaan patungan yang akan mengelola Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Jabodetabek.

Perusahaan patungan ini diberi nama PT JakLingko. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

PT MITJ merupakan perusahaan gabungan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang berada di bawah naungan Pemprov DKI, bertugas untuk mengelola stasiun terpadu di Ibu Kota. Kini, PT MITJ memperluas cakupannya dengan mengelola sistem pembayaran yang terpadu antar moda transportasi di Jabodetabek.

Di PT Jaklingko, PT MITJ memiliki saham sebesar 40 persen, sedangkan tiga BUMD DKI Jakarta, yakni PT MRTJ, PT TJ, dan Jakpro masing-masing memiliki saham sebesar 20 persen.

Dalam sambutannya Wakil Menteri BUMN II mengapresiasi berbagai pihak yang ikut terlibat dalam kolaborasi ini. “Integrasi sistem pembayaran ini hanya dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang optimal, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemda DKI, BUMN maupun BUMD. Platform pertama kolaborasi adalah perjanjian pemegang saham yang dilakukan di Kementerian BUMN antara PT KAI dan PT MRT Jakarta yang membentuk PT MITJ pada Januari lalu. Semangat kolaborasi ini semakin berkembang dengan bergabungnya PT Transjakarta dan PT Jakarta Propertindo dalam integrasi ini,” kata Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Kolaborasi yang tak hanya akan memaksimalkan nilai ekonomi, namun juga meningkatkan layanan sosial bagi seluruh masyarakat terus diperluas skalanya oleh badan-badan usaha milik negara.

Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta Ditiadakan

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengkaji dan mengevaluasi penggunaan Surat Izin Keluar-Masuk atau SIKM sebagai syarat bepergian dari dan ke Jakarta. SIKM sebagai alat pembatasan pergerakan orang sejatinya dinilai sangat efektif jika pengawasan dan pengendaliannya benar-benar dilakukan melalui partisipasi aktif semua pihak, baik Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah lainnya.

Pada masa PSBB penerapan SIKM sangat membantu dalam mengendalikan penularan Covid-19 karena mampu membatasi orang keluar-masuk Jakarta hanya pemohon dari 11 Sektor yang dikecualikan. Pada periode Mei sampai dengan Juni 2020, pelaksanaan SIKM sangat efektif karena bersamaan dengan program larangan mudik oleh Pemerintah Pusat yang melibatkan seluruh unsur Pemerintah Pusat, TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah.

Namun pada masa PSBB transisi dan sejak larangan Mudik dicabut oleh Pemerintah Pusat, efektifitas SIKM menurun sejalan dengan terbatasnya pemeriksaan SIKM oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu hanya pada simpul2 transportasi (Terminal, Stasiun dan Bandara) serta di beberapa ruas jalan saja, akibatnya pemeriksaan di simpul transportasi sangat ketat dan penumpang turun drastis serta terjadi pelanggaran oleh Bus2 AKAP yang menurunkan penumpang di wilayah Bodetabek, disisi lain warga yang masuk dengan kendaraan pribadi bebas masuk Jakarta tanpa SIKM melalui jalan2 yang tidak bisa di awasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu berdasarkan data Kesadaran warga dalam mengurus SIKM juga terus menurun.

Pemprov DKI Jakarta Perpanjang Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta resmi perpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di Ibu Kota selama 14 hari, mulai 3 hingga 16 Juli 2020, agar warga bisa tetap aman, sehat, dan produktif.⁣
Perpanjangan PSBB Transisi ini didasari oleh tiga unsur yaitu epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan. Menurut kajian Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, angka ketiga unsur ini untuk DKI Jakarta bernilai 71. Angka ini masih di atas nilai minimal 70 untuk syarat pelonggaran.⁣
Di masa perpanjangan PSBB Transisi, semua kegiatan masih dengan kapasitas 50%. Lalu, pasca 14 hari nanti, akan dievaluasi kembali perkembangan terbarunya.⁣

“Kesimpulan dalam rapat Gugus Tugas tadi disimpulkan bahwa PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih 50 persen, itu akan diteruskan selama 14 hari ke depan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Pemprov DKI, Rabu (1/7).

“Kami akan evaluasi lagi setelah dapat perkembangan terbaru,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mari jaga kota kita dengan disiplin mematuhi setiap protokol yang telah ditetapkan dan batasi aktivitas keluar rumah dan sebagai catatan, sanksi bagi pelanggar PSBB di masa transisi ini juga masih diberlakukan.

Penyedia Transportasi Umum Massal di DKI Jakarta Berkolaborasi Menyediakan Layanan yang Terintegrasi

Jakarta - Kota megapolitan sebesar Jakarta, tidak mungkin transportasi umum dikelola sendiri-sendiri, pengelolaan transportasi umum harus terintegrasi.⁣
"Setelah meresmikan 4 stasiun terpadu pada awal Juni lalu, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT. MRT Jakarta (MRTJ), PT. Transportasi Jakarta (TJ), dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) berkolaborasi dengan PT. Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) untuk menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi.⁣"
"Seluruh penyedia transportasi umum massal di DKI Jakarta berkolaborasi menyediakan layanan yang terintegrasi bukan hanya modanya, tetapi juga tarif, serta sistem pembayarannya. Sehingga seluruh masyarakat akan dapat menikmati layanan transportasi yang nyaman, mudah dan efisien karena mereka cukup membawa satu alat pembayaran.⁣"
"Dengan adanya pengintegrasian ini maka insyaallah pengguna moda transportasi umum di Jakarta jumlahnya akan kembali meningkat, target kita bisa kembali seperti situasi 20 tahun lalu di mana porsi pengguna kendaraan umum di jalan raya Jakarta mencapai 75% penduduk"
"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pengintegrasian ini. Meskipun ini dikelola secara B to B (Business to Business) tetapi tujuannya tetap untuk keadilan sosial. Seperti halnya apa yang digagas Bung Hatta saat bicara ekonomi Indonesia, adalah mekanisme pasar untuk mencapai keadilan sosial.⁣"
"Kita berharap integrasi pembayaran ini mampu mewujudkan subsidi yang lebih tepat sasaran, yang membuat masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih ekonomis dalam menggunakan jasa transportasi umum massal, terlebih di masa pandemi kali ini di mana kebanyakan harus lebih banyak berhemat dalam pengeluaran salah satunya biaya transportasi.
Sumber : Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan

Informasi Layanan Transjakarta per 1 Juli 2020 pada Masa PSBB Transisi

Jakarta – Konsisten menjalankan protokol sterilisasi kesehatan dan keselamatan dimasa darurat dan transisi COVID19, mulai besok, 1 juli 2020 perusahaan transportasi kebanggaan warga DKI, Transjakarta, mulai membuka 40 rute tambahan koridor non koridor dan secara bertahap mengoperasikan kembali layanan first mile last mile terintegrasi, Mikrotrans. 107 rute tersebut merupakan rute tambahan disamping rute yang sudah beroperasi saat ini yaitu rute koridor (BRT), Rute Layanan Kesehatan (TRS), Rute Bus Wisata Kota Tua dan layanan Transcare.

Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan, Transjakarta hanya beroperasi di 13 koridor utama dan sebanyak 26 rute pada masa PSBB Transisi. Dalam kesiapan operasional babak baru ini, Transjakarta melakukan rutinitas tambahan dalam protokol kesehatan yaitu :

1. penyemprotan disinfektan pada halte-halte ujung

2. kepatuhan seluruh operator yang tergabung di Transjakarta dalam mengimplementasikan protokol sterilisasi yang telah ditetapkan.

3. Pengecekan aspek teknis kelayakan operasional bus untuk keselamatan, seperti keadaan mesin, keadaan ban, keadaan rem, pemasangan jarak aman, perlengkapan sterilisasi berupa hand sanitizer.

Berikut rute-rute Transjakarta yang beroperasi mulai 1 Juli 2020:

23 Layanan BRT

  1. Koridor 1 (Blok M- Kota)
  2. Koridor 2 ( Pulogadung 1 – Harmoni)
  3. Koridor 3 (Kalideres – Pasar Baru)
  4. Koridor 4 (Pulogadung 2 – Tosari)
  5. Koridor 5 (Kampung Melayu – Ancol)
  6. Koridor 6 (Ragunan – Halimun)
  7. Koridor 7 (Kp. Rambutan – Kp. Melayu)
  8. Koridor 8 (Lebak Bulus – Harmoni)
  9. Koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit)
  10. Koridor 10 (Tanjung Priok – PGC 2)
  11. Koridor 11 (Pulogebang – Kp. Melayu)
  12. Koridor 12 (Penjaringan – Sunter Boulevard Barat)
  13. Koridor 13 (Ciledug – Tendean)
  14. 13A (Puri Beta – Blok M)
  15. 13C (Puri Beta – Dukuh Atas)
  16. 13E (Puri Beta – Kuningan)
  17. 3F (Kalideres – Gelora Bung Karno)
  18. 4C (TU GAS – Bundaran Senayan)
  19. 4D (Pulogadung 2 – Kuningan)
  20. 5C (PGC 1 – Harmoni)
  21. 6A (Ragunan – Monas via Kuningan)
  22. 6B (Ragunan – Monas via Semanggi)
  23. 8A (Grogol 2 – Harmoni)

15 Angkutan Terinterasi

  1. 1A (PIK – Balai Kota)
  2. 1B (Stasiun Palmerah – Tosari)
  3. 1H (Tanah Abang – Stasiun Gondangdia)
  4. 1M (Meruya – Blok M)
  5. 1Q (Rempoa – Blok M)
  6. 1R (Senen – Tanah Abang)
  7. 5M (Kp. Melayu – Tanah Abang via Cikini)
  8. 6C (Stasiun Tebet – Karet via Patra Kuningan)
  9. 6D (Stasiun Tebet – Karet via Underpass)
  10. 6M (Stasiun Mangggarai – Bundaran Senayan)
  11. 7B (Kp. Rambutan – Blok M)
  12. 7P (Pondok Kelapa – BKN)
  13. 8D (Joglo – Blok M)
  14. 10K (Tanjung Priok – Senen via Taman BMW)
  15. 11D (Pulo Gebang – Pulo Gadung 2 via PIK)
  16. GR4 (Taman Kota Intan – Museum Bahari)
  17. GR5 (Kota Tua Eksplorer)

69 Layanan Mikrotrans

  1. JAK-1 : Tanjung Priok – Plumpang
  2. JAK-2 : Duren Sawit – Kampung Melayu
  3. JAK-3 : Lebak Bulus – Pondok Labu
  4. JAK-4 : Grogol – Jembatan 2
  5. JAK-5 : Semper – Rorotan
  6. JAK-6 : Kampung Rambutan – Pondok Gede
  7. JAK-7 : Tanah Abang – Tawakal
  8. JAK-8 : Roxy – Benhil via Tanah Abang
  9. JAK-9 : Roxy Mas – Karet
  10. JAK-10 : Tanah Abang – Kota
  1. JAK-11 : Tanah Abang – Kebayoran Lama
  2. JAK-12 : Tanah Abang – Kebayoran Lama via Pos Pengumben
  3. JAK-13 : Tanah Abang – Kota Intan via Jembatan Lima
  4. JAK-14 : Tanah Abang – Meruya
  5. JAK-15 : Tanjung Priok – Bulak Turi
  6. JAK-16 : PGC – Condet
  7. JAK-17 : Pulogadung – Senen
  8. JAK-18 : Stasiun Kalibata – Kuningan
  9. JAK-19 : Pinang Ranti – Setu
  10. JAK-20 : Lubang Buaya – Cawang UKI
  11. JAK-21 : PGC – Dwikora
  12. JAK-22 : Penas Kalimalang – Dwikora
  13. JAK-24 : Senen – Pulogadung via Kelapa Gading
  1. JAK-25 : Kalisari – Pasar Rebo
  2. JAK-26 : Rawamangun – Duren Sawit
  1. JAK-27 : Pulogebang – Rorotan
  2. JAK-28 : Taman Wiladatika – Pasar Rebo
  3. JAK-29 : Tanjung Priok – Semper
  4. JAK-30 : Citraland – Meruya
  5. JAK-31 : Pondok Labu – Blok M
  6. JAK-32 : Petukangan – Lebak Bulus
  7. JAK-33 : Pulogadung – Kota
  8. JAK-34 : Rawamangun – Klender
  1. JAK-35 : Rawamangun – Pangkalan Jati
  2. JAK-36 : Cilangkap – Cililitan
  1. JAK-37 : Cililitan – Condet via Kayu Manis
  2. JAK-38 : Bulak Ringin – Kampung Rambutan
  3. JAK-39 : Duren Sawit – Kalimalang
  4. JAK-40 : Pulogebang – Taman Harapan Baru
  5. JAK-41 : Kampung Melayu – Pulogadung
  6. JAK-42 : Kampung Melayu – Pondok Kelapa
  7. JAK-43 : Tongtek – Cililitan
  8. JAK-44 : Andara – Lenteng Agung
  9. JAK-45 : Lebak Bulus – Ragunan
  10. JAK 46 : PS Minggu – Jagakarsa
  11. JAK-47 : Ciganjur – Terminal Pasar Minggu
  12. JAK-49 : Lebak Bulus – Cipulir
  1. JAK-50 : Kalideres – Puri Kembangan
  2. JAK-51 : Taman Kota – Budi Luhur
  3. JAK-52 : Kalideres – Muara Angke
  4. JAK-53 : Grogol Pos Pengumben Via Slipi
  5. JAK-54 : Grogol – Benhil
  6. JAK-56 : Grogol – Srengseng
  1. JAK-58 : Cilincing – Rorotan
  2. JAK-59 : Rawamangun – Rawa Sengon
  1. JAK-60 : Kelapa Gading – Rusun Kemayoran
  2. JAK-61 : Pulogadung – Cempaka Putih
  3. JAK-64 : Lenteng Agung – Aseli
  4. JAK-71 : Kampung Rambutan – Pinang Ranti
  5. JAK-72 : Kampung Rambutan – Pasar Rebo
  6. JAK-73 : Jambore Cibubur – Pasar Rebo
  7. JAK-74 : Rawamangun – Cipinang Muara
  8. JAK-75 : Kampung Pulo – Halim via Cililitan
  9. JAK-77 : Tanjung Priok – Jembatan Hitam
  10. JAK-80 : Rawa Buaya – Rawa Kompeni
  11. JAK-84 : Kampung Melayu – Kapin Raya
  12. JAK-85 : Bintara – Cipinang Indah
  1. JAK-112 : Pulogadung – Tanah Merah
  2. JAK-117 : Tanjung Priok – Tanah Merdeka

Transjakarta mengajak seluruh pelanggan dan warga DKI untuk secara disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan, karena babak baru ini merupakan babak kekompakan dan saling dukung satu sama lain untuk mengedepankan kebersihan, kesehatan dan keselamatan dalam menghadapi pandemic COVID19. Bersama, kami yakin warga DKI dapat mengatasi pandemic ini dengan selamat dan meneruskan ketangguhan warga yang selama ini telah teruji. Simak selalu media sosial resmi kami di Twitter : @PT_Transjakarta dan Instagram : @pt_transjakarta untuk mendapatkan informasi resmi mengenai informasi terkait layanan terkini kami dan gunakan selalu aplikasi TIJEKU untuk mempermudah perjalanan anda menggunakan Transjakarta.

Sumber : https://www.transjakarta.co.id/

Hasil Evaluasi Kawasan Khusus Pesepeda di 32 Titik Lokasi

Jakarta – Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memaparkan data jumlah pesepeda dan pejalan kaki di 32 kawasan Khusus Pesepeda pekan lalu. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mencatat total sebanyak 89.587 pesepeda dan pejalan kaki di 32 Kawasan Khusus Pesepeda pada 28 Juni 2020.

“Total 89.587 di 32 titik, pesepeda 52.353, pejalan kaki 37.234,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menuturkan pergerakan pesepeda dan pejalan kaki terbanyak berada di Jakarta Timur. Pemprov DKI menetapkan 5 titik di Jaktim sebagai lokasi Kawasan Khusus Pesepeda.

“Memang yang paling banyak itu ada di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur itu ada 5 wilayah mereka membuka, di Pemuda, Radin Inten, BKT, Binamarga. Jadi, total di Jaktim pesepeda 15.261, pejalan kaki 21.655, total 36.916,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin.

Hasil evaluasi Dishub, sebut Kepala Dinas Perhubungan Syafrin, masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Beliau menyampaikan masih banyak masyarakat yang berolahraga membawa masker tapi tidak digunakan.

“Memang pada saat pelaksanaan kemarin 32 titik itu masih ditemukan warga yang tidak menggunakan masker. Contohnya waktu saya di beberapa titik melakukan peninjauan. Memang ada yang tidak menggunakan masker. Tapi sebetulnya mereka bawa masker, tapi tidak digunakan. Oleh sebab itu, petugas menghentikan, kemudian mereka menggunakan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Syafrin mengatakan pemberian sanksi juga dilakukan petugas bagi warga yang tidak memakai masker saat berolahraga. Sanksi yang diberikan, dari sanksi sosial hingga denda.

“Namun, ada yang tidak bawa masker, itu diberi sanksi oleh petugas. Sanksi kerja sosial, atau ada yang denda juga Rp 250 ribu. Kemudian ada beberapa daerah, beberapa kawasan yang warga di sana mengajak anak-anak dan lansia yang datang,” papar Syafrin.

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Utara

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Pesepeda: 2.772
Pejalan kaki: 2.195

Pesepeda: 15.119
Pejalan kaki: 2.823

Pesepeda: 10.633
Pejalan kaki: 6.062

Pesepeda: 15.261
Pejalan kaki: 21.655

Pesepeda: 8.568
Pejalan kaki: 4.499

Total: 4.967

Total: 17.942

Total: 16.695

Total: 36.916

Total :13.067

Total
Pesepeda: 52.353
Pejalan kaki: 37.234
Total: 89.587

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Di Jl Sudirman – Jl MH Thamrin “Ditiadakan” Sementara

Jakarta – Pemerinta Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jl. Sudirman – Jl. MH Thamrin pada Minggu ini 28/06/2020.

Peniadaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) ini sesuai dengan Hasil Evaluasi Hari bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang dilaksanakan minggu lalu (21/6), pada HBKB minggu lalu (21/6) masih banyak warga yang datang dan berkerumun di area Hari bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, meminta masyarakat tidak lagi datang ke Jl Sudirman – Jl. MH Thamrin, khususnya kawasan Bundaran HI. Mereka bisa mendatangi wilayah-wilayah lain yang sudah ditetapkan. “Untuk itu, kami mengimbau kepada warga, jangan lagi datang ke Sudirman-Thamrin sehingga membuat kerumunan, tetapi langsung mendatangi lokasi-lokasi yang sudah kami tetapkan di 5 wilayah tadi.”

“Untuk 32 titik itu didistribusi 8 titik di Jakarta Pusat, 8 di Jakarta Barat, 6 titik di Jakarta Utara. Masing-masing 5 titik di Jakarta Timur, dan Selatan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo.

Kepala Dinas Perhubungan mengakui banyak masyarakat datang ke Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pertama setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Minggu (21/6). Meski sudah ada imbauan tidak berkerumun untuk menghindari penyebaran virus Corona (COVID-19), masyarakat seperti tidak menghiraukan aturan tersebut sehingga pendatang tetap menumpuk. Akhirnya ada evaluasi yang membuat HBKB/CFD di Bundaran HI ditiadakan untuk sementara.

“Memang dari evaluasi kami total yang melakukan kegiatan di sana lebih-kurang 40.155 warga. Ada 21.342 pejalan kaki, ada 18.813 pesepeda. Artinya, angkanya cukup banyak, belum yang lainnya yang masuk di gedung-gedung sekitarnya itu tidak terhitung,” ucap Kepala Dinas Perhubungan.

Untuk mengurangi banyaknya warga yang berkerumun dan untuk menghindari resiko penyebaran Covid-19, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jl Sudirman – Jl. MH Thamrin dan mengganti dengan KAWASAN KHUSUS PESEPEDA yang terbagi 32 Kawasan di Wilayah DKI Jakarta pada Minggu ini (28/06).

Berikut Lokasi Khusus Pesepeda yang Bisa Dikunjungi Warga :

JAKARTA PUSAT

JAKARTA BARAT

JAKARTA SELATAN

JAKARTA UTARA

JAKARTA TIMUR

1. Jl. Suryopranoto
2. Jl. Percetakan Negara 2
3. Jl. Pejagalan Raya
4. Jl. Paseban Raya
5. Jl. Zamrud Raya
6. Jl. Amir Hamzah
7. Jl. Pramuka Sari 1
8. Jl. Danau Tondano

1.    Jl Gadjah Mada
2.    Jl. Hayam Wuruk
3.    Jl. Puri Harum
4.    Jl. Puri Ayu
5.    Jl. Puri Elok
6.    Jl. Puri Molek
7.    Jl. Puri Ayu 1
8.    Jl. Puri Molek 1

1.    JLNT Antasari
2.    Jl. Sultan Iskandar Muda
3.    Jl. Tebet Barat Dalam Raya
4.    Jl. Kesehatan Raya
5.    Jl. Cipete Raya

1.    Sisi Danau Sunter Selatan
2.    Sisi Inspeksi Kali Sunter RBS
3.    Jl. Kelapa Hibrida
4.    Jl. Pulau Maju Bersama
5.    Jl. Benyamin Sueb / Pademangan Timur
6.    Jl. Arteri peganggsaan Dua

1.    Jl. Pemuda
2.    Jl. R.A Fadilah
3.    Jl. Inspeksi BKT
4.    Jl. Raden Inten
5.    Jl. Bina Marga

Lokasi-lokasi baru serta penutupan jalan yang khusus untuk pesepeda ini akan mulai diberlakukan pada Minggu (28/6) akhir pekan ini. Penutupan jalan pada lokasi – lokasi tersebut akan berlaku mulai pukul 06.00 sampai 09.00 WIB.

Pemprov DKI Sukses Pertahankan Hattrick Opini WTP dari BPK RI

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019. Prestasi ini merupakan kali ketiga atau hattrick tiga tahun berturut-turut Pemprov DKI meraih WTP yakni tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019.

Secara seremonial pemberian opini WTP kepada Pemprov DKI disampaikan langsung oleh Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” ujar Bahrullah yang disambut tepuk tangan seluruh peserta dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Seperti diketahui, laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2019 disusun berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sedangkan opini WTP didasarkan pada penilaian atas kesesuaian penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengelolaan keuangan daerah telah didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai, pengungkapan laporan keuangan secara memadai, dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Capaian membanggakan tersebut menurut Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan kado terindah di tengah Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-493. Opini WTP sendiri merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh BPK RI atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pada tanggal 22 Juni 2020, hari ini adalah hari ulang tahun kota Jakarta. Dan tadi kita sama mendengarkan dari anggota V BPK RI hasil pemeriksaan laporan keuangan yang alhamdulillah menjadi salah satu kado terbaik ultah DKI Jakarta,” ungkap Anies.

Anies mengapreasiasi kontribusi BPK yang telah membimbing proses pelaporan sehingga mampu menghasilkan opini WTP. Serta secara khusus memberikan apresiasi kepada para ASN Pemprov DKI Jakarta beserta keluarga mereka. Sebab, tanpa adanya support dari pihak keluarga maka kinerja ASN tidak akan maksimal.

“Karena itu, izinkan kami menyampaikan terimakasih bukan saja kepada para ASN, tapi juga kepada mereka yg menopang di belakangnya. Kepada para keluarga ASN yang telah merelakan berkurang waktunya para ASN bekerja bersama kita, berkurang waktu bersama keluarga,” terangnya.

Anies juga mengungkapkan beberapa kiat yang dilakukan Pemprov DKI sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan berbuah opini WTP. Pertama peningkatan kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan serta implementasi transaksi non tunai, sehingga seluruh aliran dana APBD dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel.

“Implemetasi transaksi non tunai tersebut juga telah dijadikan percontohan penerapan transaksi non tunai di seluruh pemerintah daerah secara nasional,” ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan beberapa penyempurnaan, diantaranya;

1. Penyempurnaan proses penganggaran yang terintegrasi

2. Penyempurnaan peningkatan akuntabilitas sistem administrasi pendapatan daerah melalui program non cash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan

3. Penyempurnaan pembenahan administrasi belanja daerah melalui transaksi non tunai dan pelaksanaan jurnal dan tutup buku harian

4. Penyempurnaan sistem administrasi penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah melalui implementasi transaksi non tunai dan penerapan sistem penganggaran dan sistem penatausahaan belanja yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem direktorat jendral pajak

5. Penyempurnaan pembenahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah

“Dengan begitu Pemprov DKI kakarta mampu menetapkan hasil inventarisasi aset Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan penyelesaian aset hasil sensus melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. Pemprov DKI Jakarta adalah satu-satunya Pemda yang telah membentuk Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah,” bebernya.

Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga melakukan Implementasi dan Integrasi Sistem Pembayaran dan Pembayaran Pajak ke Kas Negara dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara untuk memastikan akurasi dan ketepatan pembayaran dan pelaporan pajak secara online dan realtime, serta melakukan Percepatan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK RI, melalui penetapan pelaksanaan tindak lanjut sebagai Key Performance Indikator (KPI) SKPD.

Reporter : Rezki Apriliya Iskandar | Editor : Toni Riyanto (beritajakarta.id)

Transjakarta Buka Dua Rute Shuttle Bus Gratis di Kota Tua

Jakarta – PT Transjakarta kembali mengoperasikan dua rute layanan gratis shuttle bus dari dan menuju museum di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Kedua rute tersebut yakni, GR 4 (Taman Kota Intan – Museum Bahari) dan GR 5 (Kota Tua Explorer).

Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta, Nadia Diposanjoyo mengatakan, rute tersebut beroperasi setiap hari mulai pukul 09.00 – 17.00.

“Kami menyiapkan empat unit armada minitrans dengan kapasitas 15 orang per bus dan dua unit metrotrans low entry (pijakan rendah ramah disabilitas) dengan kapasitas 30 orang per bus. Sedangkan waktu keberangkatan 10 sampai 20 menit,” ujar Nadia, dalam keterangannya, Senin (22/6).

Dikatakan Nadia, meski gratis, namun warga yang hendak mengakses layanan tersebut tetap harus melakukan tap on bus (TOB) menggunakan kartu uang elektronik keluaran bank-bank terkemuka di Indonesia dengan tarif nol rupiah.

Berikut rute perjalanan layanan gratis shuttle Kota Tua;

Rute Shuttle GR4;

Kota Intan – Museum Bahari 2 – Simpang Pakin 2 – Simpang Pakin 3 – SPBU Gedong Panjang – Gedong Panjang 2 – BRI Jakarta Kota – Simpang Kota Roa Malaka – Jembatan Kota Intan – Kota Intan.

Rute Shuttle GR5;

Kota Intan – Taman Kota Intan – BNI 46 – Glodok Plaza – Kali Besar Barat 1 – Terminal Bayangan Kota Intan.

Transjakarta juga tetap memberlakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan saat masa PSBB transisi. Protokol tersebut melingkupi protokol kesehatan dan keselamatan operasional bagi karyawan dan pelanggan Transjakarta, yang meliputi sanitasi, dan higienitas bus serta halte BRT secara berkala baik sebelum digunakan maupun sesudah digunakan.

“Lalu protokol pemberlakuan perlindungan diri bagi karyawan dan pelanggan dengan wajib masker dan jarak aman dalam mengantri maupun duduk di dalam bus,” katanya.

Ia pun mengimbau ada hal-hal yang harus dipatuhi pelanggan saat di halte bus maupun di dalam bus. Pertama, pastikan sahabat tije dalam keadaan sehat dan bugar, dengan suhu tubuh normal. Petugas tidak akan mengizinkan pelanggan dengan suhu tubuh di atas 37 derajat celcius masuk ke dalam bus.

Kedua, barisan jarak antar antrean pelanggan minimal satu lencang tangan orang dewasa atau 1,5 meter.

Ketiga, maksimal kapasitas daya tampung halte adalah 50 persen dari kapasitas harian normal. Apabila daya tampung halte telah penuh, maka halte akan ditutup dan pelanggan mengantre di luar halte. Mengantre di udara terbuka jauh lebih baik daripada berdesak-desakan di dalam halte. Halte akan kembali dibuka apabila kapasitas sudah menurun.

“Keempat gunakan masker setiap saat ketika mulai keluar rumah, di halte maupun di dalam bus. Kelima, tidak berdesak-desakan ketika akan naik ke dalam bus,” tandasnya.

Reporter : Wuri Setyaningsih | Editor : Erikyanri Maulana | (beritajakarta.id)

Transjakarta Pasang 8 (Delapan) Wayfinding di Kawasan Transit Tanah Abang

Jakarta – Untuk memudahkan warga secara mandiri menggunakan transportasi integrasi antarmoda, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berkolaborasi dengan PT Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT), Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penataan kawasan transit di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Transjakarta sebagai feeder (penghubung) dari titik antarmoda memasang 8 (Delapan) totem berupa penunjuk arah atau wayfinding di Kawasan Transit Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemasangan wayfinding ini merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan penataan di 4 (empat) kawasan stasiun di Jakarta yaitu Stasiun Senen, Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Sudirman yang rencananya akan diresmikan besok, Rabu (16/6).

Wayfinding di sekitar area Tanah Abang ini akan memiliki bentuk dan informasi yang mudah dibaca dan dipahami untuk warga agar dapat menjelajah kawasan tersebut. Tujuannya bagi warga yang ingin menuju titik lokasi lain tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi namun, bisa menggunakan moda yang nyaman aman dan terjangkau yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI.

Berikut titik dan jenis informasi wayfinding di kawasan transit Tanah Abang, Jakarta Pusat:

  1. Totem Utama Penanda InterchangeInformasi: stasiun Kereta Rel Listrik (KRL), halte Transjakarta serta layanan Miktrotrans dan angkot.
  2. Totem Wayfinding Depan Entrance StasiunInformasi: rute menuju stasiun Tanah Abang, rute menuju halte bus Jak Lingko Tanah Abang 2, JPM Tanah Abang (Tanah Abang Skywalk), rute menuju Ojek Daring, rute menuju pangkalanan bajaj, lokasi drop off dan lokasi ojek pangkalan.
  3. Totem Wayfinding Entrance Drop Off Zone
    Informasi: rute menuju stasiun Tanah Abang, rute menuju halte bus Jak Lingko Tanah Abang 2, JPM Tanah Abang (Tanah Abang Skywalk), rute menuju Ojek Daring, rute menuju pangkalanan bajaj, lokasi drop off dan lokasi ojek pangkalan.
  4. Totem Wayfinding Zebra Cross Selatan (Menuju JPM)
    Informasi: Menuju JPM Tanah Abang, menuju Halte bus Tanah Abang Eksplorer, menuju Stasiun Tanah Abang, menuju Halte bus Jak Lingko Tanah Abang serta menuju layanan Miktrotrans dan angkot.
  5. Wayfinding Gantry Menuju Halte Transjakarta
    Informasi: Menuju halte bus Jak Lingko Tanah Abang 2, rute-rute yang bisa diakses seperti 1H (St Tanah Abang – St Gongdia), 1N, 1R (Senen – St Tanah Abang), 5M, 8C, 8K, 9D, S41 , 5F.
  6. Mode Identifier Halte Bus Transjakarta
    Informasi: Menuju halte bus Jak Lingko Tanah Abang 2, rute-rute yang bisa diakses seperti 1H (St Tanah Abang – St Gongdia), 1N, 1R (Senen – St Tanah Abang), 5M, 8C, 8K, 9D, S41 , 5F.
  7. Signage Informasi Interior Halte Informasi terkait peta rute Transjakarta
  8. Penanda interchange di pintu masuk dari arah jatibaru.

Transportasi Jak lingko DKI Jakarta menuju city 4.0, merupakan transportasi menuju peradaban baru, salah satunya dengan menerapkan sistem penunjuk perjalanan (wayfinding). Dengan adanya wayfinding dan penataan kawasan terintegrasi, warga DKI akan dimudahkan mengakses berbagai layanan transportasi dengan lebih nyaman layaknya berada di negara maju lainya.

Artikel ini telah tayang di :

https://www.transjakarta.co.id/transjakarta-pasang-8-delapan-wayfinding-di-kawasan-transit-tanah-abang/?fbclid=IwAR22FD6SI25uS3gQq7l66tQmpUeXmSuagAQ2qJM7UU9LnlGmRYYlc_wNxWg

Scroll to top