Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta Ditiadakan

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengkaji dan mengevaluasi penggunaan Surat Izin Keluar-Masuk atau SIKM sebagai syarat bepergian dari dan ke Jakarta. SIKM sebagai alat pembatasan pergerakan orang sejatinya dinilai sangat efektif jika pengawasan dan pengendaliannya benar-benar dilakukan melalui partisipasi aktif semua pihak, baik Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah lainnya.

Pada masa PSBB penerapan SIKM sangat membantu dalam mengendalikan penularan Covid-19 karena mampu membatasi orang keluar-masuk Jakarta hanya pemohon dari 11 Sektor yang dikecualikan. Pada periode Mei sampai dengan Juni 2020, pelaksanaan SIKM sangat efektif karena bersamaan dengan program larangan mudik oleh Pemerintah Pusat yang melibatkan seluruh unsur Pemerintah Pusat, TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah.

Namun pada masa PSBB transisi dan sejak larangan Mudik dicabut oleh Pemerintah Pusat, efektifitas SIKM menurun sejalan dengan terbatasnya pemeriksaan SIKM oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu hanya pada simpul2 transportasi (Terminal, Stasiun dan Bandara) serta di beberapa ruas jalan saja, akibatnya pemeriksaan di simpul transportasi sangat ketat dan penumpang turun drastis serta terjadi pelanggaran oleh Bus2 AKAP yang menurunkan penumpang di wilayah Bodetabek, disisi lain warga yang masuk dengan kendaraan pribadi bebas masuk Jakarta tanpa SIKM melalui jalan2 yang tidak bisa di awasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu berdasarkan data Kesadaran warga dalam mengurus SIKM juga terus menurun.

1 Comment

  1. DavidJuli 31, 2020

    Dear Mimin,

    Apakah CLM tetap menjadi salah satu syarat yang di cek untuk orang yang bepergian masuk/ keluar DKI Jakarta?
    Terima kasih

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to top