Akan Atur Bisnis Ojol, Ditjen Hubdat akan Gelar FGD dan Undang Berbagai Pihak

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menggelar fous group discussion (FGD) Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi.

Sejalan dengan makin ramainya bisnis angkutan ojek roda dua online (ojol) atau angkutam daring, maka Pemerintah berinisiatif mengatur dan membina mereka (ojol).

“Oleh karenanya dirasa perlu mengatur dengan menerbitkan PM tentang angkutan umum roda dua termasuk ojol,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi kepada pers di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Penyusunan Rancangan Peraturan Menhub tersebut akan dihabas dan disiapkan melalui FGD dengan jadwal mengundang berbagai pihak terkait mulai regulator, akademisi, pengamat serta praktisi khususnya perwakilan komunitas ojol di Tanah Air.

Sesuai rencana, FGD akan digelar di Universitas Bakrie Jakarta. Dari hasil FGD tersebut akan disusun draft RPM dan dilanjutkan sosialisasi dan menjaring masukan dari masyarakat.

Pada intinya, RPM tersebut akan memuat beberapa hal pokok, antara lain keselamatan, keamanan. Kemudian, kesetaraan hak dan kewajiban serta kaidah SPM umum lainnya.

Bisnis ojol atau daring itu boleh, asal mengikuti aturan. Selain itu juga memenuhi aspek dasar SPM terutama aspek keselamatan harus dipenuhi semua.

Bukti Negara Hadir

Pengamat transportasi dan mantan anggota DTKJ Azas Tigor Nainggolan meyambut baik ide Kemenhub menyusun RPM tentang ojol ini. (RPM) itu baik dan layak kita dukung.

“Ini bagian dari janji Pemerintah untuk hadir di masyarakat,” katanya menjawab BeritaTrans.com.

Sesuai UU, Pemerintah wajib menyediakan angkutan umum yang baik, aman, nyaman dan selamat. Termasuk Ojol ini juga harus baik, aman dan selamat.

“Tapi operasional di lapangan bisa diserahkan ke masyarakat atau badan usaha. Tapi mereka haru (helmi)

Menhub: Aturan Taksi Daring Terbit Akhir November

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan aturan angkutan sewa khusus atau taksi daring (//online//) dapat diterbitkan pada akhir November 2018. Aturan baru tersebut dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang sebelumnya sudah dicabut Mahkamah Agung (MA).

Budi menjelaskan sebelum aturan pengganti PM 108 tersebut diterbitkan saat ini masih ada serangkaian proses yang dilakukan. “Terkait aturan taksi online, saat ini kami sedang sosialisasikan dengan berbagai pihak termasuk dengan para pengemudi, para penumpang, dan juga operator,” kata Budi, Selasa (14/11).

Dia menjelaskan, saat ini Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mempersiapkan penetapan regulasi baru pengganti PM 108. Dalam rancangan aturan yang baru, kata Budi, akan mengatur tentang penentuan tarif.

Budi mengatakan peraturan tarif tersebut ditentukan dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat dalam beberapa wilatah. “Untuk wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali bertarif Rp 3.500 sampai Rp 6 ribu perkilometer. Sedangkan pada wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua bertarif Rp 3.700 sampai Rp 6.500 perkilometer,” tutur Budi.

Dia memastikan saat ini Kemenhub tengah mengadakan uji publik di enam kota. Uji publik aturan baru pengganti PM 108 tersebut dilakukan di Surabaya, Makassar, Medan, Batam, Bandung, dan Yogyakarta.

“Uji publik ini dilakukan bertujuan untuk menghimpun opini maupun masukan atau saran dari berbagai kalangan demi penyempurnaan regulasi,” ungkap Budi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai tidak hanya pemerintah pusat saja yang perlu memahami aturan taksi daring tersebut. Tjahjo mengatakan pemerintah daerah juga perlu mencermati dengan baik terkait penetapan tarif taksi daring tersebut.

Tjahjo meminta jika ada aspirasi terkait tarif dari kalangan angkutan taksi daring maupun angkutan lainnya dapat dibicarakan dengan baik dan tidak anarkis. “Saya mohon kalau ada keinginan dari siapapun baik taksi daring atau tidak sampaikan dengan baik kepada pemerintah. Jangan demo, mari dirembuk,” tutut Tjahjo.

Pada dasarnya, Tjahjo menegaskan pihaknya mendukung langkah Kemenhub dengan cara membantu mensosialisasikan peraturan yang diterbitkan kepada jajaran pemerintah daerah. Tjahjo memastikan Kemendagri juga mengupayakan untuk menjelaskan kepada setiap Kepala Daerah seperti bupati, dan sebagainya terkait aturan tersebut.

“Saya sampaikan bahwa Ini aturan pemerintah pusat. Hukumnya wajib untuk menjabarkan, mensinkronkan, menyerasikan. Tidak boleh daerah punya aturan sendiri. Harus sinkron dengan pusat. Hanya perlu disesuaikan dengan, situasi dan geografis, serta kultur yang ada di daerah,” ungkap Tjahjo.

Sumber : https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomidanbisnis/menhub-aturan-taksi-daring-terbit-akhir-november/ar-BBPGiYe?ocid=spartanntp

Scroll to top