Gunakan HP Sambil Mengendarai Kendaraan Dilarang, Dengan Sanksi Pidana Kurungan 3 Bulan

JAKARTA – Hand phone (HP) merupakan alat komunikasi yang praktis karena dapat dibawa kemana-mana. Namun harus dapat dikontrol cara penggunaannya. Termasuk menggunakan HP sambil mengemudi dilarang UU karena berbahaya bagi keselamatan.

“Larangan penggunaan HP saat mengemudi, secara spesifik tidak diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Tapi, pengendara (yang menggunakan ponsel) bisa terkena pasal 106 ayat 1 tentang “pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi,” sebut akademisi dan Bunda SALUD Tri Susilo Hidayati di Jakarta.

Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsenterasi, lanjut dia, mencakup melarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu konsentrasi berkendara. Hal itu kalau dibiarkan bisa membahayakan keselamatan anda dan pengguna jalan lainnya.

“Menggunakan HP saat berkendara merupakan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi. Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas,” papar Susi

Kini, sudah banyak kejadian kecelakaan yang diakibatkan pemakaian HP saat berkendara. “Sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam pasal 283 UU yang sama, yakni denda maksimal Rp750 ribu dan kurungan 3 bulan,” sebut muhammad izza wahana menambahkan.

Untuk itu marilah bersama-sama hindari pemakaian HP saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. “Safety first zero accident,” seru Susi.(helmi)

Sumber : beritatrans.com

Ada 4 Pihak Terkait Erat Dengan Keselamatan Kendaraan

JAKARTA – Membangun dan mengoperasikan armada atau kendaraan yang berkeselamatan tak sendirian, karena melibatkan mata rantai usaha yang berbeda-beda.

“Sedikitnya ada empat pihak yang terkait jika akan membangun armada angkutan yang berkeselamatan itu. Mereka adalah perusahaan pembuat chasis dan engine, kemudian karoseri, AC serta daealer,” kata Direktur Operasi dan Plt Direktur Teknik PT TransJakarta Daud Jhosep saat pembukaan Pelatihan Electric Load Analisys (ELA) di Jakarta, kemarin.

Jika kita komit membangun dan mewujudkan angkutan umum yang baik dan berkeselamatan, lanjut Daud, maka empat pihak tersebut harus komit dan satu kata, keselamatan menjadi fokus utama.

“Mereka (empat pihak tersebut) mempunyai tupoksi masing-masing, tapi harus komit untuk mewujudkan keselamatan transportasi,” jelas Daud lagi.

Dalam kasus kebakaran bus TransJakarta misalnya, menurut dia, tak bisa serta merta menyalahkan TransJakarta sebagai operator bus. Meski diakui, pihak TransJakarta sebagai enduser tak bisa begitu saja mengelak dan cuci tangan dalam kasus kebakaran bus tersebut.

“Transjakarta hanya konsumen dan menerima bus dalam bentuk glondongan (jadi). Kita tak tahu, bagaimana proses pembangunannya dan apa benar komponen dan cara pembangunan bus sudah mengikuti kaidah yang benar dan berkeselamatan,” papar Daud.

Arif S, dari Divisi Teknik TransJakarta menambahkan, kita terima bus dari dealer sudah dalam bentuk bus jadi. Dan tak mungkin membongkar satu- persatu guna mengecek kompnen di dalam kendaraan tersebut.

“Termasuk komponen kabel-kabel di dalam bus, yang diduga tidak standard dan mudah memicu kebakaran,” kata dia.

IMG-20190409-WA0059

Dipicu Hal-Hal Sepele

Sementara, aku Arief, setiap hari TransJakarta mengoperasikan sekitar 950 unit bus berbagai jenis, ukuran serta dibangun di berbagai karoseri yang berbeda.

Oleh karena itu, usai mengikuti pelatihan Eletric Load Analisys (ELA) bekerja sama dengan KNKT, Arif mengaku makin was-was. “Yang dilakukan TansJakarta sebagai enduser dan opeartor bus adalah melakukan perawatan rutin,” tukas dia.

“Sementara, isi di dalamnya termasuk komponen kabel misalnya tak semua tahu, karena sudah dibungkus dan disambung rapi saat perakitan di karoseri,” aku Aris.

Terkait masalah tersebut, investigator senior KNKT Ahmad Wildan mengatakan, kini semua pihak harus komit dan melakukan tupoksinya dengan standar keselamatan yang tinggi.

“Kecelakaan seperti kebakaran kendaraan bisa dipicu oleh hal-hal sepele, seperti proses dan penggunaan kabel yang tidak standar,” kata dia.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Operator bus sebagai end user pun harus teliti, bahkan berhak menanyanakan standar keselamatan dalam proses pembangunan bus atau truk di karoseri dulu,” tegas Wildan.(helmi)

Sumber : beritatrans.com

Scroll to top