Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jakarta, Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diselenggarakan pada Tanggal 10 September 2019 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan sebagai wujud perhatian Pemerintah kepada pelajar SMA/Sederajat selaku Duta keselamatan dalam peningkatan keselamatan Transportasi jalan kepada kalangan generasi muda atau milenial.

Salah satu Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalan mematuhi peraturan Lalu Lintas, mengurangi resiko kecelakaan akibat perilaku sebagai pengguna jalan, menanamkan dan membangun kesadaran generasi muda melalui pelajar untuk berperilaku tertib berlalu lintas.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dengan jumlah peserta 111 Pelajar dari 111 Sekolah serta ada 11 Narasumber yaitu :

1. Eny S. dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

2. Rio Octaviano dari Road Safety Association Indonesia.

3. Abdul Salim dari Save The Childern.

4. Sucahyo dari PT. Jasa Raharja (persero).

5. Sandy Apriliyansyah dari Koalisi Pejalan Kaki Indonesia.

6. Aully Grashinta dari DTKJ Provinsi DKI Jakarta.

7. dr. Rezekka dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

8. Dede Erawati dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

9. Elvy Usmirawati dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

10. Avi Mukti Amin, S.SiT, MT dari Kementerian Perhubungan.

11. Dwi Prayogo, A.Ma PKB, ST dari Dishub Bidang Lalu Lintas.

Nantinya para pemenang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam tahap Nasional.

Pelintasan Sebidang KA Rawan Laka Lantas, Tapi Belum Jadi Prioritas Utama di Berbagai Daerah

JAKARTA – Kecelakaan di perlintasan kereta api (KA) di berbaai daerah di Indonesia masih sangat tinggi. Hamoir setiap titik perlintasan sebidang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Sementara, kondisi tersebut di daerah masih merupakan penanganan yang tidak prioritas penting dan mendesak untuk segera dilakukan.

“Sering terjadi, anggaran penanganan perlintasan KA yang diajukan eksekutif ditolak oleh legislatif,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang, DJoko Setijowarno kepada BeritaTrans.com di Jakarta, kemarin

Dikatakan, perlintasan KA sebidang dengan jalan raya wajib dilengkapi pemasangan rambu lalu lintas dan pemasangan marka jalan.

“Selain itu juga dapat dilengkapi pula dengan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), Variable Message System (VMS) dan APILL terkoordinasi (Area Traffic Control System/ ATCS),” jelas Djoko yang juga akademisi senior itu.

Sementara, dampak pembiaran adalah terbunuhnya anak bangsa Indonesia secara sai-sia akibat korban perlintasan sebidang, pembiaran pelanggaran hukum oleh seseorang sehingga menyebabkan meninggalnya orang lain.

“Dan, pembiaran yang menyebabkan kerugian materi berupa kerusakan fasilitas sarana dan prasarana kereta api,” kilah DJoko.

Jenis pembiaran itu, menurut Djoko, seperti pembiaran oleh pemberi ijin, pembiaran oleh penyelenggara, pembiaran oleh pemegang ijin, pembiaran oleh yang berwenang menutup, pembiaran oleh yang wajib melakukan evaluasi, pembiaran oleh aparat penegak hokum, dan pembiaran oleh masyarakat.

Dasar hukum

Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (pasal 91), menyebutkan, “perpotongan antara kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Pengecualian hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.”

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pasal 114), menyebutkan bahwa pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib (a) berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.

Selanjutnya, (b) mendahulukan kereta api; dan (c) memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Fakta di lapangan, tambah Djoko, Pemerintah Daerah tidak menutup, perlintasan sebidang tidak menjamin keselamatan, tidak ada yang merasa bertanggung jawab, banyak yang tidak diurus, dan tidak ada evaluasi.(helmi)

Sumber : beritatrans.com

Scroll to top