Sesuai dengan Peraturan Gubernur  No 57 Tahun 2022 Lampiran Dinas Perhubungan Download      

TUGAS :

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan.

FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;
3. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan;
4. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan;
5. pengembangan sistem transportasi perkotaan;
6. penyelenggaraan perhubungan darat, perkeretaapian, perairan, dan laut;
7. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan;
8. penetapan lokasi, pengelolaan, pengendalian dan pembinaan usaha perparkiran;
9. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor;
10. penghitungan, pengawasan dan evaluasi tarif angkutan jalan, perkeretaapian, perairan dan laut;
11. penataan, penetapan dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan;
12. pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi;
13. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan, retribusi di bidang perhubungan darat, perkeretaapian, perairan dan laut;
14. pelaksanaan upaya keselamatan prasarana dan sarana perhubungan darat, perkeretaapian, perairan, laut dan udara;
15. pengawasan dan pengendalian izin di bidang Perhubungan;
16. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan;
17. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan;
18. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang Perhubungan;
19. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Perhubungan;
20. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
21. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perhubungan; dan
22. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.