Sistem Ganjil Genap di Jakarta Diusulkan Diperpanjang Lagi

Jakarta – Kebijakan ganjil genap untuk kendaraan mobil pribadi di Jakarta akan digantikan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Lantas, sampai kapan ganjil genap berlaku?

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menerangkan untuk menerapkan ERP pihaknya masih membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lagi. Sehingga praktis ERP kemungkinan akan diterapkan akhir tahun nanti.

“Karena ganjil genap kan tidak bisa lama-lama. Dulu saya bilang seperti obat generik paling lama 1 tahun. Kita siapkan jangan sampai ada kekosongan kebijakan, nanti kondisinya semrawut lagi,” ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Sementara untuk kebijakan ganjil genap sebelumnya sudah diperpanjang hingga 31 Desember 2018. Keputusan itu diambil untuk menunggu selesainya perhelatan Asian Games dan Asian Para Games. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2018.

BPTJ sendiri menginginkan agar tidak ada kekosongan kebijakan transportasi di Jakarta jika ERP baru bisa diterapkan akhir tahun 2019. Untuk itu Bambang akan mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kebijakan ganjil genap hingga ERP diberlakukan.

“Ganjil genap yang perluasan kan sampai Desember. Nah kita lagi evaluasi terus. Saya nanti kasih masukan ke Pak gubernur kira-kira setelah Desember kebijakannya apa. Saya sarannya kalau bisa diperpanjang terus,” ujarnya.

Sementara saat untuk ERP BPTJ baru menyiapkan masterplan dari ERP. Setelah selesai membuat perencanaan, nantinya kebijakan ERP akan dilelangkan dengan pengerjaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Lelangnya tahun depan. Begitu lelang langsung investasi dan ini proyeknya KPBU, jadi tidak ada pakai duit pemerintah,” tambahnya.

Untuk nilai investasinya, Bambang menegaskan masih menunggu hasil studi perencanaan. Pihaknya masih akan menghitung ruas untuk menempatkan peralatan ERP.

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4297882/sistem-ganjil-genap-di-jakarta-diusulkan-diperpanjang-lagi?_ga=2.264179401.47000076.1542003299-797840714.1539598799

Atasi Macet dan Polusi Udara, BPTJ Gelorakan Semangat Naik Angkutan Umum

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terus menggelorakan gerakan  naik angkutan umum. Cara ini merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas khusus di Jabodetabek.

Selain itu, dengan naik angkutan umum dan   meninggalkan mobil pribadi di rumah atau park ride terminal atau stasiun. Dengan begitu otomatis akan mengurangi kemacetan di jalan raya.

Dan yang tak kalah pentingnya, adalah menjaga kualitas udara tetap bagus, karena emisi gas buang dari kendaraan di jalan raya juga berkurang.

Polusi udara berbahaya bagi kesehatan kita. Polusi udara tidak baik bagi penapasan dan  juga aspek kesehatan  lainnya.

Dengan mengutip  laman promkes.kemkes.go.id,  BPTJ menegaskan bahwa polusu berdampak buruk pada kesehatan. Dan praktis harus dikurangi, salah satunya dengan baik angkutan umum.

Terlalu sering terpapar polusi udara menyebabkan kulit akan nampak kusam, elastisitas merosot, penuaan dini, keruput dini, flek hitam, bahkan penyakit kanker kulit.

Penggunaan angkutan umum bisa jadi solusi setidaknya mengurangi polusi udara. Kalian mau Jakarta makin asik? Yuk naik angkutan umum.(fb/helmi)

Dengan 100 Bus Ramah Difable, PPD Siap Layani Angkutan Asian Para Games

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Manajemen Perum PPD siap melayani angkutan atlet dan official Asian Para Games 2018. Pesta olah raga kaum difable bangsa Asia itu akan digelar mulai 6 Oktober 2018.

“Saat ini, pihak panitia mengonformasi butuh100  bus khusus untuk difable sesuai pesanan panitia,” kata Dirut PPD Pande Putu Yasa menjawab BeritaTrans.com di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Sesuai informasi terakhir,  lanjut dia,  nanti angkutan Asian Para Games akan ditangani Kementerian Perhubungan. “Nanti siapa yang akan ditugaskan terserah Kemenhub,” jelas Putu.

“PPD sebagai BUMN operator bus siap menjalankan tugas. Jika memang tugas itu diberikan PPD siap menjalankan,” papar putra Bali itu.

Saat ini, lebih dari  100 unit bus dengan spesifikasi  ramah difable dan telah memenuhi syarat panitia sudah disiapkan PPD. “Kalau PPD diberikan tugas dengan  senang hati akan dijalankan,” terang Putu.

Sebelumnya, bus PPD sudah lolos ujicoba dan memenuhi spesifikasi angkutan atlet Asian Para Games. “Bus dimodifikan dengan baik, ramah difable,  dilengkapi besi pegangan, stopper kursi roda dan lainnya,” sebut Putu.

Bukan hanya armada bus, SDM yang mengoperasikan juga sudah siap dan mampu berbahasa  asing. “Paling tidak  pasif dan siap melayanai penumpang  asing, terutama para atlet dan official Asian Para Games,” tegas Putu.(helmi)

Menhub: Aplikasi Saingan Go-Jek dan Grab Hanya Wacana

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali buka suara terkait rencana pemerintah membuat aplikasi transportasi online seperti halnya Go-Jek dan Grab. Menurut Budi Karya, hal itu hanya wacana dari masyarakat dan masih belum bisa dikatakan sebagai rencana kebijakan pemerintah.

“Itu hanya wacana dari masyarakat, bahwa kita itu ada alternatif dan kita sebagai pemerintah menangkap saja itu sebagai wacana, masih prematur untuk disampaikan sebagai rencana pemerintah,” kata dia di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Budi mengatakan, munculnya wacana ini tak lepas dari program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan inisiatifnya. Banyak masukan yang masuk, terutama terkait dengan logistik.

“Kita di Kementerian Perhubungan ada program di mana kita memberikan kesempatan masyarakat yang memiliki kemampuan start up untuk kreasi, ini bagian dari itu, banyak sekali inisiasi yang kita tangkap dari masyarakat terutama berkaitan dengan logistik,” jelasnya.

Sejalan dengan kegiatan itu, kemudian muncul juga ide dari masyarakat terkait dengan pembuatan aplikasi transportasi online. Namun, Budi Karya menegaskan, wacana ini belum menjadi rencana kebijakan pemerintah.

“Di luar konteks itu ada ide, saya pikir kita mesti konsisten kalau ada ide masyarakat kita tangkap, tapi belum pada sampai pada rencana pemerintah,” tutupnya. (ara/ara)

Pemerintah Bangun Angkutan Massal Untuk Selesaikan Masalah Kemacetan

JAKARTA – Pembangunan transportasi di pelosok negeri, adalah untuk menyelesaikan masalah kemacetan di kota besar dilakukan pembangunan angkutan massal seperti Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT).

“Kita ingin sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan massal sehingga dapat mengurangi kemacetan,” kata menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, kemarin.

Sebagai contoh, lanjut dia,  pada saat Lebaran 2018, pemudik yang menggunakan motor turun sekitar 20% karena mereka mudik dengan menggunakan angkutan massal seperti bus, kereta, kapal dan pesawat.

Menhub juga mengatakan pembangunan transportasi massal seperti LRT juga akan dilakukan di 5 kota besar yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Makassar dan Bali.

Data saat ini, proye LRT di Jakarta dan Palembang sudah jadi dan siap dioperasikan. Untuk Palembang, tarufnya disubsidi sehingga harga tiket LRT bisa ditekan menajdi Rp5.000.

Sementara, LRT Jakarta khusus di Kelapa Gadung -Rawamangun, juga sudah jadi dan siap dioperasikan. Proyek ini milik Pemprov DKI Jakarta dan nanti daerah yang akan menentukan besaran tarifnya.

Untuk LRT Jabodetabek dari Dukuh Atas ke Cibubur, diproyeksikan selesai dan beroerasi tahun 2022 mendatang. “Tarif normalnya sekitar Rp22.000 per orang. Tapi nanti akan disubsidi, sehingga bisa ditekan lebih murah lagi,” tandas Menhub.(helmi)

sumber : beritatrans.com

Kenapa LRT Dibangun Tidak Nempel Tanah? Ini Jawabannya

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memberikan penjelasan terkait alasan pembangunan light rail transit (LRT) dibangun melayang. Sehingga pada proyek tersebut dibangun tiang-tiang.

Tiang-tiang ini yang dicurigai oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dibuat tinggi-tinggi dan bikin boros biaya proyek. Fahri heran kenapa LRT tidak dibangun menempel di tanah atau bahkan di dalam tanah sekalian.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin menerangkan, jika dibangun sejajar dengan tanah maka akan bersinggungan dengan banyak perlintasan. Risikonya, lalu lintas jalan terhambat atau operasional LRT yang terhambat.

Padahal, tujuan pembangunan LRT untuk menyediakan alat transportasi serta mengurangi kepadatan lalu lintas.

“Terlalu banyak perlintasan, nanti jadi nggak efisien juga. Tujuannya mengurangi kepadatan lalu lintas kalau banyak perlintasan sebidang nanti salah satu LRT terhambat atau lalu lintas jalannya terhambat,” jelasnya di Gedung BPPT Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Ridwan bilang, dengan dibuat melayang maka akan mengurangi kemacetan di jalan.

“Iya dong (kurangi macet), kalau banyak perlintasan kan ditutup jalannya,” ujarnya.

Dia menambahkan, soal tinggi rendahnya tiang tergantung dari kondisi kemiringan lahan. Menurutnya, hal itu bersifat teknis.

“Kalau itu sangat teknis, paling pas menjawab Adhi Karya karena desain mereka yang bikin, tapi yang pasti terkait operasional karena kelerengan harus tertentu, dia kan banyak perlintasan-perlintas sehingga harus diangkat,” ujar Ridwan.

Kalau LRT Dibangun di Bawah Tanah, Mahal Nggak Ya?

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan, proyek light rail transit (LRT) tidak dibangun di dalam tanah (underground) karena menimbang biaya. Sebab, biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi jika di atas tanah.

Underground lebih mahal lah,” kata Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin di Gedung BPPT Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Memang, pihaknya tak memegang data terkait perbandingan antara LRT bawah tanah, sejajar dengan tanah, maupun di atas tanah (elevated). Namun, Ridwan mengatakan, selain masalah biaya ada pertimbangan teknis lain yang membuat pembangunan tidak di dalam tanah. Dia menyebutkan, karena informasi atau data di bawah tanah juga kurang lengkap.

“Selain biaya, sama masalahnya seperti membangun MRT, informasi bawah permukaan kita kurang lengkap, mesti disurvei,” ujarnya.

“Kan harus digali, ada kabel, saluran air macam-macam,” sambungnya.

Sementara, pihaknya mengatakan pembangunan LRT tidak dilakukan sejajar dengan tanah karena adanya LRT bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas.

“Terlalu banyak perlintasan, nanti jadi nggak efisien juga. Tujuannya mengurangi kepadatan lalu lintas kalau banyak perlintasan sebidang nanti salah satu LRT terhambat atau lalu lintas jalannya terhambat,” ungkapnya.

Terpisah, Pengamat Tranportasi Darmaningtyas menjelaskan, pada umumnya membangun kereta di atas tanah (elevated) justru lebih murah jika dibandingkan dengan di bawah tanah. Bahkan, kata dia, nilai pembangunan di atas tanah separuhnya jika dibanding di bawah tanah.

“Di mana-mana bangun di bawah lebih mahal seperti juga maintenance-nya. Yang normal itu separuhan, jadi katakan misalnya di atas itu misalnya membangun subway 1 km Rp 1 triliun, kalau bangun di atas rata-rata Rp 500 miliar. Jadi umumnya itu di atas itu, separuhnya dari bawah,” jelasnya.

Namun, dia menuturkan, nilai itu hanya konstruksi. Sebab, ada faktor lain yang menunjang kemahalan pembangunan seperti pembebasan lahan, keamanan, dan lain-lain.

“Sekali lagi baru menghitung biaya konstruksinya, beton-betonnya itu, belum memasukkan item-item seperti pembebasan lahan, menjaga keamanan gitu-gitu lho,” paparnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku curiga dan menduga ada mark up di proyek pembangunan light rapid transit (LRT) di Indonesia. Dia mempertanyakan kenapa tiang LRT tinggi-tinggi.

Menurut Fahri, pembangunan LRT di Indonesia terlihat ganjil. Keganjilan menurutnya pada pembangunan tiang pancang LRT yang disebutnya terlalu tinggi.

“Kenapa bikin LRT tiangnya tinggi-tinggi, ya kan. Bikin saja LRT di bawah tanah. Supaya nggak perlu ada biaya tiang. Tiangnya tinggi-tinggi, mahal banget itu,” ujarnya.

Bus karoseri Laksana diekspor ke Bangladesh

Jakarta – Perusahaan karoseri bus yang berbasis di Ungaran, Jawa Tengah, Laksana akan mengekspor bus buatannya ke Bangladesh. Sebelumnya, Laksana sudah mengekspor bus ke Fiji dan kini akan memperluas pasar ekspor ke Bangladesh.

Direktur Teknik Laksana Bus, Stefan Arman, mengatakan bus yang akan diekspor ke Bangladesh adalah bus yang sudah meluncur di Indonesia. Namun, bus tersebut akan disesuaikan dengan regulasi di negara tujuan ekspornya.

“Basisnya itu tipe bus Legacy Sky XHD Prime,” kata Stefan kepada detikOto.

Menurut Stefan, pihaknya menyuplai dan merakit bodi busnya. Sementara sasis dan mesinnya dari Scania.

“Untuk saat ini mesin dan sasis dari Scania. Tapi belum tahu ke depannya seperti apa,” ujar Stefan.

Kini, Laksana sedang menyiapkan prototipe bus yang akan dikirim ke Bangladesh. Prototipe itu dikembangkan dengan menyesuaikan regulasi di negara tersebut.

“Untuk penyesuaian regulasi menyangkut dimensi. Lebih dari segi panjang bus yang berbeda dengan regulasi di Indonesia. Makanya development kita cukup panjang. Soal regulasi safety juga berbeda, seperti jumlah pintu dan sebagainya,” ucapnya.

Rencananya, Laksana tak hanya ingin mengekspor bus ke Bangladesh. Menurut Stefan, pihaknya juga harus menyiapkan layanan purnajual di sana.

“Purnajual juga harus kita siapkan. Kita tidak ingin hanya mengekspor saja tapi nanti malah timbul masalah yang tidak bisa diselesaikan. Makanya diperlukan layanan purnajual,” katanya.

“Jadi ini tidak mudah untuk mengekspor ke sana. Harus dipersiapkan segala halnya, termasuk purnajual,” sambungnya.

Scroll to top